Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan kartu Jakarta Pintar. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk membahas penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Koordinator Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, mengaku memberikan sejumlah rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI.
"Kami mendesak pemprov perbaiki sistem pendataan," katanya di Balai Kota, Kamis, 10 April 2014. Menurut dia, persoalan pendataan ini penting agar penerapan KJP bisa diawasi bersama oleh publik. "Agar data bisa ditempel di sekolah biar sekolah juga tahu."
Dengan penempelan data itu, kata Febri, sekolah bisa melihat apakah siswa yang menerima KJP benar-benar layak atau tidak. "Jadi bisa kelihatan yang miskin atau yang tidak," katanya. Penerapan KJP yang meleset pun akhirnya bisa diminimalkan dengan partisipasi publik.
Untuk mendorong hal tersebut, Febri mengatakan pihaknya akan memastikan publik dapat mengakses data KJP tersebut. " Kami pastikan bahwa data dapat disediakan Pemprov DKI," kata dia.
Namun, Febri mengungkapkan, pembukaan data KJP ke publik bukan dimaksudkan untuk mempermalukan siswa miskin. "Ini agar lebih akuntabel," kata dia, menegaskan.
Selain membahas persoalan tersebut, Febri juga mendorong Pemprov DKI untuk memaksimalkan fungsi pengawasan internal Inspektorat. "Ini buat pengecekan langsung ke lapangan," katanya. Selama ini, menurut dia, KJP hanya mengandalkan data bentuk tertulis yang bisa dimanipulasi. Seharusnya pemerintah melihat langsung ke lapangan. "Jadi dipastikan benar mana yang boleh dan tidak," katanya.
