Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan meminta Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan serta Asisten Pembangunan DKI untuk evaluasi audit konstruksi baliho yang ada di Jakarta. Menurut dia, permasalahan konstruksi baliho yang ada di Jakarta sangat kacau (baca: Ahok: Pemasangan Baliho di DKI Bermasalah).
Ahok juga meminta satuan kerja perangkat daerah untuk memeriksa pajak terhadap perusahaan pengiklanan. "Sudah hilang pajak, tidak sesuai konstruksinya," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 23 April 2014.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan insiden jatuhnya baliho yang terjadi di Jalan S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, Selasa sore, 22 April 2014, bisa menjadi tindak pidana (baca: Baliho Bertumbangan, Tiga Pengendara Terluka). Apalagi, kata Ahok, insiden itu menimbulkan tiga korban. Namun Ahok mengaku bingung siapa yang bertanggung jawab atas insiden kemarin itu. "Saya sudah minta P2B untuk cek. Ini mesti sama Asbang (Asisten Pembangunan), persoalan di Asbang," ujar Ahok. Ia berharap Asisten Pembangunan memeriksa dan memanggil perusahaan pengiklanan pemilik baliho.
Baliho itu tumbang lantaran hujan deras disertai angin kencang. Tiga orang harus mendapatkan perawatan medis karena terluka akibat tertimpa baliho. Adapun baliho raksasa yang roboh itu berada tepat di depan Wisma BCA dan menutup sebagian ruas Jalan S. Parman. Tak hanya itu, baliho di depan RS Harapan Kita yang tak jauh dari baliho di Wisma BCA juga tumbang. Namun robohnya baliho di depan rumah sakit jantung itu tidak memakan korban.
