TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengevaluasi sistem pengamanan terhadap para tahanan di kantor-kantor kepolisian, mulai tingkat kepolisian daerah hingga kepolisian sektor.
"Kami kontrol setiap jam dan akan ada pemeriksaan secara insidental," ujar juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Senin, 5 Mei 2014.
Dia berharap sistem ini akan mengurangi tingkat kematian tahanan di dalam maupun luar sel, termasuk di kamar mandi.
Dalam dua pekan terakhir, dua tahanan tewas selama pemeriksaan di kantor polisi. Azwar, tersangka kasus kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS), tewas setelah menenggak cairan beracun di toilet Polda Metro Jaya. (Baca: Tersangka Kasus JIS Bunuh Diri di Toilet Polda)
Seorang tahanan lain, Setyo Riyadi, pembunuh sopir taksi Express, tewas dengan cara gantung diri di kamar mandi tahanan Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. (Baca: Pembunuh Sopir Taksi Express Gantung Diri)
"Jika ada indikasi tahanan sakit atau depresi, bisa ditemukan lebih awal," ujarnya. Ia menyatakan depresi bisa jadi salah satu alasan tahanan nekat mengakhiri hidupnya. Untuk itu, kata dia, harus ada kontrol lebih dini agar tahanan tetap waras.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Edi Hasibuan menyatakan evaluasi keamanan dalam penjara perlu dilakukan. "Polisi bertanggung jawab pada tahanannya," ujar Edi.
Menurut dia, polisi tidak boleh lalai yang berdampak pada kabur atau bunuh dirinya tahanan. "Pengawasan terhadap tahanan harus ditingkatkan," ujarnya.
Salah satu cara yang disarankannya adalah melakukan pengecekan lebih rutin terhadap para tahanan di dalam penjara. "Agar kasus kematian seperti dua tahanan tak terjadi lagi."
M. ANDI PERDANA
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
6 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
21 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya