Meskipun Emon Negatif HIV, Polisi Akan Tes Ulang

Reporter

Editor

Ali Anwar

Selasa, 6 Mei 2014 06:27 WIB

dailymail.co.uk

TEMPO.CO, Sukabumi - Kepala Polisi Resor Sukabumi Kota Ajun Komisaris Besar Hari Santoso mengatakan sudah menerima laporan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengenai hasil tes kesehatan Andri Sogiri alias Emon, 24 tahun, tersangka pelaku kekerasan seksual sodomi terhadap 89 bocah di bawah umur di Sukabumi, Jawa Barat.

"Dari hasil sementara, tersangka negatif penyakit HIV dan negatif mengalami Infeksi Penyakit Kelamin," kata Hari, Senin, 5 Mei 2014.

"Tes sidifor untuk mengetahui apakah tersangka mengidap penyakit HIV, tapi hasilnya negatif," ujar hari. Meskipun begitu, pihaknya akan melakukan tes kesehatan ulang terhadap Emon. "Karena dirinya saat melakukan sodomi terhadap korbanya tidak menggunakan alat kontrasepsi," ujar dia.

Emon melakukan aksi sodominya terutama di tempat pemandian Lio Santa Citamiang, Kota Sukabumi. Data Kepolisian Resor Sukabumi Kota menunjukkan para korban berasal dari Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, dan Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. (baca: Semua Korban Emon dari Kota Sukabumi)

Wali Kota Sukabumi Muhammad Muraz menetapkan kasus ini dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga semua biaya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayahnya akan dibebankan kepada Pemerintah Kota Sukabumi. (baca: Kasus Kekerasan Seksual Emon Ditetapkan Jadi KLB)

"Semua biaya dalam pelaksanaan program ini sepenuhnya dibebankan ke APBD Pemerintah Kota Sukabumi," kata Muraz. Pencairan anggarannya dikuatkan oleh Surat Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 92 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Sukabumi.

"Mulai dari pemeriksaan, pengecekan kesehatan, pendampingan konseling serta rehabilitasi kejiwaan korban semuanya ditanggung oleh Pemkot," kata dia.

Muraz juga meminta kepada pemerintah pusat agar ikut turun tangan dan mencari solusi untuk menangani masalah kekerasan seks di Sukabumi. "Karena korbannya cukup banyak, tim yang terdiri atas Kepolisian, Dinas Kesehatan dan psikolog. Kami mengusahakan trauma korban harus sembuh total meskipun memerlukan waktu yang cukup lama," kata dia.

M SIDIK PERMANA

Berita Terpopuler:
Brunei Terapkan Syariat, Selebritas Dunia Protes
Didakwa Banyak Kasus, Atut Terancam Tua di Bui
Foto Seksi Maria Renata Disorot Media Australia
Jokowi Pilih Cawapres yang Lebih Suka di Kantor

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

6 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

21 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya