TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di kantor BPJS Kesehatan, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diwarnai antrean panjang setiap harinya. Menurut keterangan salah satu pendaftar, Mayana, 53 tahun, saat tiba di kantor BPJS Kesehatan pada sekitar pukul 8.30 WIB. Ia mendapati sejumlah pendaftar lainnya telah memadati halaman kantor. (Baca: Begini Cara Daftar BPJS Kesehatan)
"Saya datang nomor antrean sudah sampai 200-an. Saya dapat nomor antrean 289. Orang-orang sudah ambil nomor sejak habis subuh," kata Mayana.
Meski antre, kata dia, proses pelayanan terbilang cepat dan lancar. Ia mengaku hanya menunggu sekitar setengah jam untuk dipanggil oleh petugas yang memproses pendaftaran.
Hal serupa diakui oleh Kamsini, 49 tahun, yang mendapat nomor antrean 38. Ia menuturkan proses pendaftaran sejak pengambilan nomor antrean melalui mesin, pengisian formulir, dan verifikasi keterangan pendaftar berjalan lancar.
Kamsini mengatakan tidak mengalami kesulitan dalam pendaftaran BPJS Kesehatan. Pendaftar hanya perlu membawa syarat-syarat yang diminta seperti Kartu Keluarga, foto berukuran 3 x 4, KTP, dan akte kelahiran bagi anak-anak.
Setiap harinya kantor BPJS Kesehatan menerima sekitar 700 orang pendaftar. Pendaftaran dibuka sejak pukul 8.00 WIB sampai selesai. "Sampai jam berapanya (pendaftaran) tidak nentu. Bisa sampai jam lima sore, pernah juga sampai setengah sembilan malam," kata petugas verifikasi pendaftaran BPJS Kesehatan, Erwindu.
APRILIANI GITA FITRIA
Berita Terpopuler:
Bangun Tidur, Bupati Bogor Dicokok KPK
Soal Investasi Asing, Jokowi Tangkis Serangan SBY
Hukum Syariah Aceh Disorot Media Internasional
Kronologi Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditangkap KPK
Piala Socrates Award untuk Kota Surabaya Keliru?
Berita terkait
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
7 Agustus 2022
Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.
Baca SelengkapnyaDJSN Bicara Soal Pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
16 Februari 2022
Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mencukupi untuk beberapa tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaUsut Suap Bupati Jombang, KPK Temukan Potensi Penyimpangan SJSN
6 Februari 2018
Kajian KPK menunjukkan kelemahan dan potensi penyimpangan dalam dana kapitasi SJSN terbagi menjadi empat aspek.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan Keluhkan Banyak Perusahaan Belum Daftar
20 April 2017
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perusahaan yang patuh dalam mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 85 persen.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Pemerintah Tekan Defisit di Program Jaminan Kesehatan
30 Maret 2017
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan ada opsi
yang digodok pemerintah untuk menekan defisit program jaminan
kesehatan nasional.
Kepala BPJS: Abdi Dalem Keraton Berhak pada Jaminan Sosial
24 April 2016
Abdi dalem, menurut dia masuk kategori pekerja informal, meskipun menerima gaji dari APBD dan honor dari dana keistimewaan.
Baca SelengkapnyaAbdi Dalem Keraton Yogya Dapat Gaji dan Honor dari Negara
24 April 2016
Beberapa jadi abdi dalem, di antaranya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Baca SelengkapnyaAbdi Dalem Keraton Yogyakarta, Abdi Raja atau Pegawai?
24 April 2016
Barulah sejak UU Nomer 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, Suyatman dan abdi dalem lainnya berlega hati.
Baca Selengkapnya86.558 Warga Makassar Terima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
27 Januari 2016
Pemerintah menyediakan dana Rp 48 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin.
Asosiasi Pengusaha: Jaminan Sosial Membebani Pekerja
14 Desember 2015
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial membebani pekerja kelas kecil dan menengah
Baca Selengkapnya