Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai capres 2014 kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah anggapan bahwa dia mempolitisasi proyek monorel. Ahok, begitu Basuki biasa disapa, mengatakan ia hanya bersikap realistis terhadap kelangsungan proyek tersebut. Ahok meminta PT Jakarta Monorail menyerahkan jaminan atas pengembangan properti yang mereka rencanakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Apa yang dipolitisasi? Ini bisnis," kata Ahok saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Mei 2014.
Ahok menjelaskan, keraguannya terhadap PT Jakarta Monorail beralasan. Jakarta Monorail menawar jaminan 5 persen dari total nilai investasi yang diajukan pemerintah DKI Jakarta menjadi 0,5-1 persen. Penawaran itu, kata dia, menyiratkan perusahaan tersebut tak memiliki dana yang cukup untuk meneruskan proyek ini dan mengembangkan properti di lahan stasiun.
Padahal, kata Ahok, nilai 5 persen yang diajukannya sudah sesuai dengan nilai perhitungan umum. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan pemberian izin pengembangan properti tanpa jaminan berarti menimbulkan risiko adanya kemungkinan proyek tersebut mangkrak. Pertimbangan itu juga didasarkan pada penyerahan lahan pada jalur Casablanca, Jakarta Selatan, yang hingga kini terbengkalai.
Untuk itu, Ahok memilih mengkaji ulang perjanjian kerja sama baru dengan Jakarta Monorail. Ketimbang menunggu Jakarta Monorail, ia lebih memilih mempertimbangkan untuk melelang hak penggunaan udara bagi perusahaan-perusahaan dan meminta mereka membangun monorel. "Ini bisnis. Jika menolak, maka proyek JM tak layak" ujar Ahok. (Baca juga : Ahok Sarankan Proyek Monorel Disetop)
