TEMPO Interaktif, Bekasi: Organisasi Gabungan Pengusaha Angkutan Darat (Organda) akan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Bekasi merevisi kembali penyesuaian tarif angkutan dalam kota. Hal itu dikatakan Ketua Organda Kota Bekasi, JP. Harianja, Kamis (17/3). Seperti diberitakan sebelumnya, pasca kenaikan hargabahan bakar minyak (BBM), tarif angkutan umum dalamkota Bekasi pun dinaikkan mulai 14 Februari lalu sebesarRp 100 - Rp 300. Tarif disesuaikan berdasarkan jaraktempuh, yaitu di bawah 5 kilometer naik Rp 100 dan antara 5-15 kilometer naik Rp 300. Alasan permintaan penyesuaian ulang, menurut Harianja, karena pemerintah mendasarkan tarif baru itu pada Surat Keputusan Wali Kota Bekasi tahun 2002. "Coba pertimbangkan, harga rokok tahun 2002 dengan harga rokok tahun 2005 kan berbeda," katanya kepada Tempo.Menurut Harianja, kenaikan tarif angkutan sebaiknya didasarkan pada harga pasar 2005 ini, yaitu harga 2003-2005. "Sebenarnya pemerintah itu kecolongan, kenapa pada 2003-2004, tidak membuat SK Walikota," kata dia.Ketika harga BBM naik lagi pada 2005, pemerintah baru akan membuat SK penyesuaian tarif angkutan umum. Sudahbegitu, kata Harianja, penyesuaian tarif didasarkan dengan SK yang pernah dibuat pada 2002 lalu. "Sejakpemerintahan Megawati, sebenarnya tarif sudahperlahan-lahan naik, tapi pemerintah daerah diamsaja," kata dia.Untuk mengetahui berapa semestinya tarif yangditetapkan, kata Harianja, sebelum SK Wali Kota Bekasi2005 ditetapkan, ekskutif dan yudikatif sebaiknyamelihat tarif yang sudah diterapkan di lapangan. Menjawab pertanyaan, penyesuaian tarif per 14Maret 2005 sudah disepakati Organda, pengusahaangkutan Koasi dan Dishub, Harianja mengatakan, padasaat Organda menandatangani kesepakatan itu, Organdatidak berpatokan pada SK Wali Kota 2002, tetapimeminta kenaikan tarif tetap sesuai dengan tariflepas di pasar.Siswanto