Situs Berita Palsu, Polisi Bisa Terapkan UU ITE  

Reporter

Rabu, 30 Juli 2014 12:13 WIB

Ilustrasi Cyber Crime. moubamba.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian menyatakan pemilik situs-situs media massa gadungan bisa dijerat dengan pasal pidana khusus. "Bisa kami cari pasal pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie, Rabu, 30 Juli 2014.

Ronny mengatakan hingga hari ini kepolisian belum menerima laporan resmi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas munculnya situs-situs palsu tersebut. Namun polisi telah menyelidiki keberadaan situs-situs itu. "Biasanya laporan muncul setelah penyelidikan," ujarnya. (Baca juga: Situs Berita Palsu Sama dengan Kampanye Hitam)

Kepala Sub-Direktorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus AKBP Hilarius Duha mengatakan situs-situs tersebut memang bisa dijerat dengan UU ITE, di samping pasal penipuan dalam KUHP. Itu sebabnya polisi pun masih berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menyelidiki situs abal-abal itu.

Dalam penyelidikan awal, polisi berupaya melacak pembuat situs dengan pelbagai macam cara. Antara lain menilik registrasi domain akun-akun yang diduga dikelola oleh satu pihak. Sebab, ada keseragaman dalam situs-situs berita palsu tersebut, yakni menggunakan "--news.com" di belakang nama situs media online besar, seperti Detik.com, Kompas.com, dan Tempo.co.

Dewan Pers mengkonfirmasikan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan polisi terkait dengan masalah ini. "Kami akan teliti lebih dulu, apakah memang mereka benar media jurnalistik atau bukan," ujar anggota Dewan Pers, Nezar Patria. (Baca: Situs Berita Palsu, Ini Cara Stop Penyebarannya)

M. ANDI PERDANA

Lainnya:
Tifatul Janji Segera Tutup Situs Berita Palsu
Jokowi: Banyak Mafia di Kementerian ESDM
Polisi Lacak Pemilik Portal Berita Palsu
Ahli: Portal Berita Palsu Dibuat untuk Pilpres
Situs Berita Palsu Sama dengan Kampanye Hitam

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

15 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

18 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

19 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

20 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

23 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

2 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya