Pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 17 Juli 2014. ANTARA/Adimas Raditya
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) di Bundaran Hotel Indonesia, Senin, 1 September 2014. Jokowi ditemani mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda. (Baca: Harusnya MRT Lewat Permukiman Pinggir Jakarta)
Jokowi dan Yasuo Fukuda mengamati pembangunan stasiun bawah tanah. Pembangunan stasiun tersebut kini masuk tahap pengecoran dinding. Jokowi dan Fukuda meninjau proyek MRT sekitar sepuluh menit. Keduanya lantas melakukan pertemuan empat mata membahas proyek-proyek infrastruktur dan kerja sama kedua negara. (Baca: Cara MRT Bangun Stasiun Bawah Tanah di Sudirman)
"Kami ingin membahas investasi-investasi (Jepang) di Indonesia, baik yang infrastruktur laut, kereta api, dan MRT," kata Jokowi di Balai Kota. Jokowi meyakini kerja sama antara Jepang dan Indonesia semakin kuat ke depannya. (Baca: Stasiun Bawah Tanah MRT Dibuat Dua Tingkat)
Fukuda menilai proyek MRT dapat memberikan dampak positif. Tidak hanya untuk Jakarta, tapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. "Saya sudah sampaikan bahwa saya akan mengundang Pak Jokowi ke Jepang," ucapnya. (Baca juga: Proyek Stasiun Bawah Tanah MRT, Hindari Titik Ini)
Proyek pembangunan MRT dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama pembangunan MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 9,8 kilometer dimulai pada Oktober 2013 dengan target rampung pada 2017. Pada pembangunan tahap pertama, Jepang mengucurkan dana sebesar Rp 14,3 triliun.
Pembangunan tahap kedua untuk rute Bundaran HI-Kampung Bandan sepanjang 5,9 kilometer akan dimulai pada 2017. Dalam pembangunan tahap kedua dibutuhkan dana sekitar Rp 13 triliun. Untuk ruas ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2020.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
