Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada Joko Widodo (tengah) dan Basuki Tjahaya Purnama, saat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Jakarta, (15/10). ANTARA/Ismar Patrizki
TEMPO.CO, Jakarta - Partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, dipastikan hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pada hari ini, Kamis, 2 Oktober 2014. Rapat tersebut mengagendakan pembacaan pidato pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. (Baca: Pengamat: Jokowi Kalah Telak di Parlemen)
"Kami akan datang nanti," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik saat dihubungi. Kepastian datangnya Koalisi Merah Putih, menurut Taufik, setelah melakukan rapat antara lima pimpinan Dewan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, kemarin. (Baca: Pengunduran Diri Jokowi Bakal Dijegal di DPRD?)
Selain Taufik, rapat tersebut dihadiri oleh Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera; Abraham Lunggana Wakil Ketua DPRD dari PPP; Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD dari PDIP; dan Ongen Sangaji, Ketua Fraksi Hanura. (Baca: Peta Politik Jokowi di DPR dan DPRD Jakarta)
"Kemarin kami sepakat hari ini hanya pidato pengunduran Jokowi saja," kata dia. Paripurna, menurut Taufik, akan digelar kembali Senin pekan depan, 6 Oktober 2014, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi. Selain itu, rapat tersebut juga mengesahkan pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur. (Baca: Hari Ini Jokowi Pamit kepada DPRD DKI)
Sebelum ada pertemuan dengan pimpinan DPRD Jakarta kemarin, Taufik memastikan tidak akan hadir dalam paripurna nanti. Menurut dia, paripurna yang digelar cacat hukum karena yang memutuskan akan diadakan rapat paripurna pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak diambil oleh pimpinan Dewan secara kolektif kolegial. (Baca: Koalisi Prabowo Bakal Buat Gaduh Rapat DPRD DKI)
Selain itu, Taufik tak setuju dengan penghapusan agenda pandangan umum setiap fraksi. Menurut dia, adalah hak anggota Dewan untuk menyampaikan pandangannya terhadap kinerja Jokowi selama hampir dua tahun memimpin Ibu Kota.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
