Pendemo yang tergabung dalam massa FPI dan FBB meneriakkan slogan saat melakukan aksi menolak Ahok jadi Gubernur DKi di depan kantor DPRD DKI Jakarta, 24 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok heran dengan perizinan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Dulu, Ahok melanjutkan, Kementerian Dalam Negeri pernah berniat membubarkan ormas tersebut. Namun, hal itu tidak terwujud karena FPI belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri.
"Presiden dulu mau bubarin, tapi tidak bisa karena belum terdaftar. Pas sekarang ribut sama saya kok sudah terdaftar," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 8 Oktober 2014. (Baca: Polda Rilis Foto Wajah Novel FPI sebagai Buron)
Pada Juli 2013 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berseteru dengan FPI. Perseteruan bermula dari FPI yang menghina SBY. FPI menilai SBY bukan negarawan cermat dan teliti. SBY kemudian geram. Ia mengancam akan membubarkan FPI. Namun, rencana itu urung terjadi.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan bahwa FPI telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. "Sudah terdaftar, sudah ormas," kata Gamawan di kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis, 25 Juli 2013. (Baca: Menteri Gamawan Pastikan FPI Ormas)
Ahok tak mau berpolemik lagi soal FPI. "Tanya ke Kementerian saja," ucap Ahok. Namun, Ahok jengah terhadap ormas yang bertindak anarkis. Ia menilai ormas yang anarkis harus dibubarkan. "Seharusnya dibekukan saja. Presiden yang bisa membekukannya, tapi sayang saya bukan presiden," ujarnya. (Baca: Ihwal Pembubaran Ormas, Polisi Siap Beri Masukan)
Demo penolakan Ahok sebagai gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang digelar FPI Jumat, 3 Oktober 2014, berakhir ricuh. Sejumlah polisi terkena luka di kepala akibat lemparan batu dari massa FPI. Sebanyak 21 orang ditetapkan tersangka dalam kejadian tersebut.
