TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok gerah dengan banyaknya mafia yang memperjualbelikan unit rumah susun (rusun). Untuk memberantas mafia itu, Ahok bakal mengalihkan pengelolaan rumah susun sederhana sewa ke Dinas Sosial. (Baca: Pengelola Mulai Data Pemilik Rusun Marunda)
Sebabnya, menurut dia, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang selama ini memperoleh mandat untuk mengelola rumah susun tidak bisa menghilangkan masalah jual beli unit rumah susun. "Saya akan ubah peraturan gubernurnya agar tidak di bawah Dinas Perumahan lagi," ujar Ahok di gedung Econvention Ecopark Ancol, Selasa, 14 Oktober 2014. (Baca: Besok Diresmikan, Rusunawa Daan Mogot Belum Rampung)
Ahok mengutarakan rencana tersebut dalam sambutannya di acara Revitalisasi Kring Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ahok berujar masalah jual beli unit rumah susun kini sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Ahok meminta bantuan anggota reserse Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan masalah penertiban rusun di Ibu Kota. (Baca: Bank DKI Siapkan Kartu ATM untuk Rusun Marunda)
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga meminta anggota Kepolisian turut membawa senjata lengkap saat menertibkan unit rumah susun. Sebabnya, kekuatan dan kapasitas petugas Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu menandingi warga yang hampir selalu melakukan perlawanan pada setiap penertiban. "Bawa senjata lengkap, lawan. Karena bila kami membawa Satpol PP malah kami yang dilawan," ucap Ahok. (Baca: Ahok Semprot Dirut Bank DKI Gara-gara Kartu Rusun)
Rencana pengalihan pengelolaan rumah susun ini berkaitan dengan temuan pada operasi penertiban di beberapa rusun, seperti Marunda dan Tipar Cakung. Ratusan warga yang identitasnya tak tercantum dalam data resmi kedapatan menyewa unit dari orang lain. Ahok berujar telah memerintahkan anak buahnya untuk mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pegawai negeri sipil. "Kami akan copot pegawai yang kedapatan 'bermain'," kata Ahok. (Baca: Ahok: Tak Suka Sama Saya, Mau Duel? Ayo!)
LINDA HAIRANI
Topik terhangat:
Mark Zuckerberg | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Sri Mulyani Calon Menteri, DPR: Rakyat Dikibuli
Tak Lagi Jubir KPK, Johan Budi Naik Pangkat
Zuckerberg ke Jokowi, Blusukan Itu Apa?
Foto Selfie dengan Warga, Zuckerberg Minta Syarat
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
2 hari lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
2 hari lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
5 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
6 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen
8 hari lalu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
9 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development
9 hari lalu
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
11 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
24 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka
26 hari lalu
Jakpro melaporkan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon dengan tuduhan pencurian, perusakan, dan penempatan rumah susun tanpa izin.
Baca Selengkapnya