TEMPO.CO, Bekasi - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bekasi, Anim Imanudin, prihatin atas perisakan terhadap Kota Bekasi di media sosial. "Padahal, anggaran untuk perubahan kota sangat tinggi," kata Anim kepada Tempo, Selasa, 14 Oktober 2014. (Baca: Bekasi Dirisak, Sopir Bus Bekasi-Jakarta Berbagi Cerita)

Tapi, dia melanjutkan, netizen masih menilai infrastruktur di Kota Bekasi banyak yang rusak, lalu lintasnya macet, dan permukimannya kumuh. Karena itulah muncul sindiran yang menyudutkan Kota Bekasi di dunia maya. "Saya sangat prihatin." (Berita lain: Jalan Rusak dan Gersang Bikin Bekasi Dirisak)

Menurut Anim, Wali Kota Bekasi harus tanggap dan mencermati fenomena ini. Wali Kota, kata dia, seharusnya malu dan langsung bertindak untuk melakukan perbaikan. Wali Kota harus mengklarifikasi bahwa informasi tentang Kota Bekasi yang beredar di media sosial tidak benar. "Mungkin memang belum selesai pekerjaannya. Disampaikan progres pencapaiannya," katanya.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aryanto Hendrata, mengatakan sindiran di media sosial itu seharusnya menjadi masukan positif bagi eksekutif dan legislatif.

"Bisa jadi ini puncak dari kegelisahan masyarakat Bekasi sendiri dan luar Bekasi tentang kota ini," katanya. Menurut dia, Kota Bekasi harus secepatnya membuat city branding dengan identitas yang unik, berbeda dengan kota lain, universal, dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

Ia mencontohkan, Kota Bekasi bisa membuat pesta kebudayaan dan kesenian karena kota ini sarat dengan peristiwa sejarah dan budaya. Juga meningkatkan prestasi olahraga dan memperbanyak pertemuan-pertemuan skala nasional dan internasional yang dibuat secara spektakuler. "Memperbanyak ruang publik dan ruang terbuka hijau," katanya. Kegiatan itu, Aryanto melanjutkan, akan merangsang partisipasi publik dalam berkreasi dan membangun kotanya sendiri.

Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun ini lebih dari Rp 3 triliun. Khusus untuk infrastruktur, dialokasikan sekitar Rp 500 miliar. Porsi terbesarnya adalah anggaran pendidikan dan kesehatan.

ADI WARSONO

Baca juga:
Wakapolda: Jangan Ragu Tembak Penjahat
Pengacara Dilarang Jadi Menteri Hukum dan HAM
Cegah Ebola, Inggris Cek Suhu Tubuh di Heathrow
Italia Bekuk Malta, Antonio Conte Belum Puas