Sarwiti mengendong anak perempuannya Akah (18) penderita Gizi Buruk di kampung Gunung Kembang, Desa Pasir Madang, Bogor, Jawa Barat, 30 Agustus 2014. Akah mengalami gizi buruk semenjak usia tiga bulan. TEMPO/Lazyra Amadea H
TEMPO.CO, Bogor - Hampir setengah juta warga Kabupaten Bogor hidup dalam garis kemiskinan. Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp 5,7 triliun lebih dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.4 trilun pada 2014 ini, belum mampu menyejahterakan masyarakatnya. (Baca juga: Atasi Kemiskinan, Kuncinya Ketahanan Pangan)
"Data terakhir tahun 2012, tercatat 447.290 jiwa penduduk hidup dalam garis kemiskinan," kata Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Ujang Jaelani kepada Tempo di Cibinong, Selasa, 21 Oktober 2014. "Jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 4.989.939 jiwa."
Menurut Ujang, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin itu menunjukkan penurunan. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Bogor terjadi tahun 2006 dengan angka 526.400 jiwa atau 13.83 persen dari total jumlah penduduk. Separuh warga miskin ini berada di Bogor Barat. Faktor penyebabnya adalah pendidikan yang rendah dan sedikitnya lapangan pekerjaan.
"Laju ekonomi rendah. Kebanyakan bekerja di sektor pertanian," kata Ujang. "Peluang kerja terbatas sehingga angka pengangguran tinggi."
Ujang mengatakan untuk wilayah timur, tengah, dan selatan Kabupaten Bogor, telah terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke bidang jasa. Lapangan pekerjaan pun terbuka seiring pertumbuhan industri dan perdagangan. "Angkatan kerja terserap ke sektor jasa."
Salah satu daerah yang angka kemiskinan tinggi berada di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg. Sebanyak 9.982 jiwa dari 14.189 penduduk desa ini hidup miskin. Penduduk di sana umumnya bekerja serabutan atau menjadi buruh lepas di perkebunan sawit.
Untuk itu, sejak tahun 2000, muncul gagasan untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah bagian barat Bogor. Rencana pemekaran sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Dewan Perwakilan Rakyat. Sedianya pengesahan RUU Kabupaten Bogor Barat itu dilakukan pada akhir September lalu, namun tertunda. (Baca juga: Lima Tantangan Ganjal Pencapaian MDGs ASEAN)
"Tujuan pemekaran jelas untuk mensejahterakan warga Bogor Barat. Kami ingin segala potensi sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat. Saat ini kekayaan alam hanya dikeruk, sedangkan warga kami hidup miskin," kata Ketua Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat Yana Nurheryana.
Wakil Bupati Bogor Nurhayanti berjanji mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah untuk menangani masalah kesehatan dan pendidikan. Sebab, menurut dia, kunci kesejahteraan adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. "Pengentasan masalah kemiskinan termasuk prioritas. Tapi untuk saat ini belum urgen," kata Nurhayanti seusai rapat koordinasi dengan para kepala dinas di Cibinong.
