TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor batal membongkar 300 bangunan vila bermasalah di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satpol PP beralasan, anggaran pembongkaran tidak mencukupi meski sudah mendapat bantuan dana dari Provinsi DKI Jakarta. (Baca: Penerbitan IMB Vila Puncak Akan Diselidiki)
"Untuk tahun ini dipastikan tidak ada pembongkaran vila di Puncak. Anggaran tidak memadai," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Tb. Luthfi Syam kepda Tempo di Cibinong, Senin, 3 November 2014. "Biaya pembongkaran satu vila mencapai Rp 10 juta." (Baca: 112 Vila di Puncak Segera Dibongkar)
Menurut Luthfi, biaya pembongkaran vila mendapat sokongan dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 2013, Bogor mendapat kucuran duit Rp 2 miliar. Dari anggaran tersebut masih tersisa Rp 457 juta. Sedangkan tahun anggaran 2014, Satpol PP Kabupaten Bogor kembali mendapatkan bantuan biaya pembongkaran sebesar Rp 2 miliar. "Tapi saat ini belum bisa dicairkan." (Baca: Bongkar Vila Liar, Jokowi: DKI Bantu Rp 5 Miliar)
Bantuan dana dari Pemprov DKI belum bisa dicairkan karena ada surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Surat itu menyatakan dana bisa dicairkan apabila laporan kegiatan tahun 2013 sudah selesai. Namun, menurut Luthfi, pelaporan kegiatan, salah satunya pembongkaran vila di Puncak, sudah disampaikan kepada Pemprov DKI.
Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya dan Energi Kabupaten Bogor Ridwan Samsyudin mengatakan, selain di kawasan Puncak, pembangunan vila juga merambah wilayah di kaki Gunung Salak. Bahkan sebagian besar lahan resapan air di kaki gunung ini sudah berganti dengan puluhan bangunan vila. "Sekarang sudah berubah fungsi karena banyak bangunan vila. Wajar jika sumur warga kekeringan, karena air permukaan tidak meresap ke tanah," kata Ridwan.
ARIHTA U. SURBAKTI
Berita Terpopuler
Ini Fasilitas Kamar Kos Raden Nuh
@TrioMacan2000 Mengaku Tahu Korupsi Ahok
Raden Nuh Ditangkap, Asatunews Tak Update Berita
Kata ICW Soal Calon Jaksa Agung Widyo Pramono
Teman Jadi Menteri, Dhani Tetap Tak Suka Jokowi
Berita terkait
Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut
11 Mei 2022
Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor meminta masyarakat waspada hepatitis akut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengatakan hepatitis akut sedang marak namun belum diketahui penyebab
Baca SelengkapnyaKabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19
9 Desember 2020
Saat ini angka kemiskinan Kabupaten Bogor naik menjadi 9,26 persen dari sebelumnya 7,14.
Baca SelengkapnyaLongsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara
22 April 2020
Pemerintah Kabupaten Bogor membangun hunian sementara bagi warga Sukajaya yang menjadi korban longsor pada awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaCegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari
18 Maret 2020
Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan absensi manual untuk mencegah penularan virus Corona. Semula memakai absensi sidik jari.
Baca SelengkapnyaBogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga
21 Februari 2020
Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyisir bangunan warga yang rawan terkena longsor.
Baca SelengkapnyaKorban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan
15 Februari 2020
Pemkab Bogor meminta dana bantuan kepada Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur pasca longsor Sukajaya.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan
5 Februari 2020
Presiden Jokowi minta korban longsor Sukajaya pindah dari daerah rawan. Bupati Bogor sudah menyiapkan lahan.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Jokowi Komandani Penertiban Vila Liar Milik Pembesar
4 Januari 2020
DPR menyebut vila liar di puncak milik pembesar menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya. Presiden Jokowi perlu turun tangan.
Baca SelengkapnyaBanjir Jakarta, DPR Singgung Vila Liar di Puncak Milik Pembesar
4 Januari 2020
DPR mengatakan salah satu penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya adalah vila liar di puncak milik para pembesar atau tokoh Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaAlasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak
17 September 2019
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun dua tahun terakhir belum memiliki data terbaru jumlah bangunan liar di kawasan Puncak.
Baca Selengkapnya