300 Vila Liar di Puncak Batal Dibongkar

Reporter

Selasa, 4 November 2014 05:01 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor batal membongkar 300 bangunan vila bermasalah di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satpol PP beralasan, anggaran pembongkaran tidak mencukupi meski sudah mendapat bantuan dana dari Provinsi DKI Jakarta. (Baca: Penerbitan IMB Vila Puncak Akan Diselidiki)

"Untuk tahun ini dipastikan tidak ada pembongkaran vila di Puncak. Anggaran tidak memadai," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Tb. Luthfi Syam kepda Tempo di Cibinong, Senin, 3 November 2014. "Biaya pembongkaran satu vila mencapai Rp 10 juta." (Baca: 112 Vila di Puncak Segera Dibongkar)

Menurut Luthfi, biaya pembongkaran vila mendapat sokongan dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 2013, Bogor mendapat kucuran duit Rp 2 miliar. Dari anggaran tersebut masih tersisa Rp 457 juta. Sedangkan tahun anggaran 2014, Satpol PP Kabupaten Bogor kembali mendapatkan bantuan biaya pembongkaran sebesar Rp 2 miliar. "Tapi saat ini belum bisa dicairkan." (Baca: Bongkar Vila Liar, Jokowi: DKI Bantu Rp 5 Miliar)

Bantuan dana dari Pemprov DKI belum bisa dicairkan karena ada surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Surat itu menyatakan dana bisa dicairkan apabila laporan kegiatan tahun 2013 sudah selesai. Namun, menurut Luthfi, pelaporan kegiatan, salah satunya pembongkaran vila di Puncak, sudah disampaikan kepada Pemprov DKI.

Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya dan Energi Kabupaten Bogor Ridwan Samsyudin mengatakan, selain di kawasan Puncak, pembangunan vila juga merambah wilayah di kaki Gunung Salak. Bahkan sebagian besar lahan resapan air di kaki gunung ini sudah berganti dengan puluhan bangunan vila. "Sekarang sudah berubah fungsi karena banyak bangunan vila. Wajar jika sumur warga kekeringan, karena air permukaan tidak meresap ke tanah," kata Ridwan.

ARIHTA U. SURBAKTI

Berita Terpopuler
Ini Fasilitas Kamar Kos Raden Nuh
@TrioMacan2000 Mengaku Tahu Korupsi Ahok

Raden Nuh Ditangkap, Asatunews Tak Update Berita

Kata ICW Soal Calon Jaksa Agung Widyo Pramono

Teman Jadi Menteri, Dhani Tetap Tak Suka Jokowi

Berita terkait

Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

11 Mei 2022

Pemerintah Kabupaten Bogor Minta Masyarakat Waspadai Hepatitis Akut

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor meminta masyarakat waspada hepatitis akut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengatakan hepatitis akut sedang marak namun belum diketahui penyebab

Baca Selengkapnya

Kabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

9 Desember 2020

Kabupaten Bogor Fokus Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

Saat ini angka kemiskinan Kabupaten Bogor naik menjadi 9,26 persen dari sebelumnya 7,14.

Baca Selengkapnya

Longsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara

22 April 2020

Longsor Sukajaya: Pemkab Bogor Bangun 2.704 Hunian Sementara

Pemerintah Kabupaten Bogor membangun hunian sementara bagi warga Sukajaya yang menjadi korban longsor pada awal tahun ini.

Baca Selengkapnya

Cegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari

18 Maret 2020

Cegah Virus Corona, PNS Bogor Hapus Absensi dengan Sidik Jari

Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan absensi manual untuk mencegah penularan virus Corona. Semula memakai absensi sidik jari.

Baca Selengkapnya

Bogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga

21 Februari 2020

Bogor Rentan Longsor, Pemkab Akan Sisir Bangunan Warga

Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyisir bangunan warga yang rawan terkena longsor.

Baca Selengkapnya

Korban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan

15 Februari 2020

Korban Longsor Sukajaya Butuh Rp 105 M untuk Pemulihan

Pemkab Bogor meminta dana bantuan kepada Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan infrastruktur pasca longsor Sukajaya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan

5 Februari 2020

Jokowi Minta Relokasi Korban Longsor, Pemkab Siapkan 81 Ha Lahan

Presiden Jokowi minta korban longsor Sukajaya pindah dari daerah rawan. Bupati Bogor sudah menyiapkan lahan.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Jokowi Komandani Penertiban Vila Liar Milik Pembesar

4 Januari 2020

DPR Minta Jokowi Komandani Penertiban Vila Liar Milik Pembesar

DPR menyebut vila liar di puncak milik pembesar menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya. Presiden Jokowi perlu turun tangan.

Baca Selengkapnya

Banjir Jakarta, DPR Singgung Vila Liar di Puncak Milik Pembesar

4 Januari 2020

Banjir Jakarta, DPR Singgung Vila Liar di Puncak Milik Pembesar

DPR mengatakan salah satu penyebab banjir Jakarta dan sekitarnya adalah vila liar di puncak milik para pembesar atau tokoh Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak

17 September 2019

Alasan Bogor Tak Bisa Aktif Mendata Bangunan Liar Kawasan Puncak

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun dua tahun terakhir belum memiliki data terbaru jumlah bangunan liar di kawasan Puncak.

Baca Selengkapnya