TEMPO.CO, Bekasi - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, menyoroti gemuknya pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat.

Jumlahnya pegawai Kota Bekasi mencapai 18 ribu orang, yang terdiri dari 12.500 pegawai berstatus PNS, 429 calon PNS dan 5.000 berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK). "Kalau dilihat dari jumlahnya sangat gemuk," kata Yuddy di kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jumat 21 November 2014.

Menurut Yuddy, jumlah tersebut terlalu boros dan tidak seimbang dengan penduduk Kota Bekasi yang hanya 2,4 juta jiwa. Idealnya, kata dia, rasio satu orang pegawai melayani 1.000 warga. Namun di Kota Bekasi, satu pegawai hanya melayani sekitar 133 orang.

Lagipula, kata Yuddy, pekerjaan Aparatur Sipil Negara tidak seberat tugas polisi yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Politikus Hanura itu meminta Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, bisa mengurangi PNS dengan cara yang alamiah, terseleksi dan terencana. "Saya minta agar walikota Bekasi melakukan pengurangan dengan mekanisma yang masuk akal," ujarnya.

Terkait moratorium untuk membatasi perekrutan CPNS, menurut Yuddy, program tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2015. Tetapi hanya terbatas pada sektor pendidikan dan kesehatan. "Penerimaan CPNS masih diperbolehkan, seperti untuk tenaga dokter, perawat, bidan, dan tenaga pengajar atau guru, serta tenaga tata kota," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Yuddy Chrisnandi meminta Kepala Daerah agar memberi sanksi keras kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggelar rapat di hotel. Sanksi yang bisa diberikan adalah tidak mendapat promosi dan dicopot jabatannya. Rapat SKPD, kata Yuddy, bisa dilaksanakan di gedung Pemerintah Daerah.

HAMLUDDIN

Topik terhangat:
BBM Naik | Ritual Seks Kemukus | Banjir Jakarta | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
Makan Daging Babi, Ini Komentar Kaesang Jokowi
Jokowi Kalahkan Obama di Voting Majalah TIME
Kaesang Jokowi Mendapat Tepukan Paling Meriah
Setelah Risma, Ahok dan Ganjar Diusik Prostitusi