Sejumlah petugas kepolisian memeriksa para pengendara bermotor di kawasan Lebak bulus, Jakarta (29/10). Petugas kepolisian menilang para pengendara bermotor yang tidak memiliki kelengkapan pada surat dan kelengkapan pada kendaraan. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Bekasi - Kejaksaan Negeri Bekasi, Jawa Barat, mencatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari denda pelanggaran lalu lintas di wilayah setempat mencapai Rp 1,624 miliar. "Terhitung dari Januari sampai November 2014," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Enen Saribanon, Selasa, 9 Desember 2014
Menurut Enen, denda itu diperoleh setelah pelanggar lalu lintas menjalani sidang tilang di Pengadilan Negeri Bekasi. Enen tak merinci jumlah pendapatan tilang per bulannya. Namun paling banyak ketika polisi menggelar razia.
Enen menyebutkan nilai denda tilang itu mencapai 76 persen dari seluruh PNBP Kejaksaan Negeri Bekasi. Total PNBB hingga November mencapai Rp 2,111 miliar. Selain denda tilang, PNBP berasal dari denda perkara biasa, ongkos perkara, serta uang pengganti kasus pidana korupsi yang telah ditetapkan pengadilan.
Enen menyebutkan, dari denda perkara biasa terkumpul dana senilai Rp 63 juta, ongkos perkara Rp 40 juta lebih, dan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya sekitar Rp 58 juta. Adapun uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan pengadilan lebih dari Rp 322 juta.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi Ade Hermawan menambahkan, PNBP yang disetorkan ke kas negara bisa lebih banyak. Soalnya, denda tilang belum sepenuhnya karena Operasi Zebra Jaya 2014 yang menjaring ribuan pelanggar lalu lintas masih berlangsung hingga 9 Desember. "Denda Operasi Zebra belum masuk hitungan," katanya.
