Ruang kerja Pegawai Negeri Sipil Pemrov DKI Jakarta yang masih terlihat sepi di hari pertama masuk kerja di gedung Balaikota Jakarta, (12/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terancam kehilangan aliran listrik mulai bulan depan. Pelaksana Harian Deputi Manajer Humas PLN area distribusi Jakarta Raya, Candra Sona, mengatakan pemutusan itu dilakukan karena pemerintah DKI menunggak pembayaran listrik selama dua bulan. “Memang begitu (menunggak selama November-Desember),” ujar Candra saat dihubungi, Senin, 22 Desember 2014. (Baca: Ahok Klarifikasi Disebut Benci Orang Miskin)
Candra mengatakan, PLN memiliki prosedur standar terhadap seluruh pelanggannya terkait pembayaran listrik. Setiap bulan, penikmat listrik dari perusahaan negara itu diwajibkan melunasi pembayarannya pada tanggal 1 hingga tanggal 20. Jika lewat dari tanggal tersebut, maka PLN akan memutus sementara aliran listriknya. (Baca: Ahok Dinilai Langgar Aturan Sendiri)
Pemutusan itu dilakukan agar pelanggan segera melunasi tagihan listrik tersebut. Nantinya jika pelanggan tidak melunasi pembayaran listriknya, maka PLN akan langsung menerapkan pembongkaran rampung terhadap sang pelanggan. “Artinya diputus total, dan meteran listriknya dicabut jadi tidak ada listrik sama sekali,” kata dia. (Baca: Penyebab Ahok Dituding Tak Senang Orang Miskin)
Soal tagihan listrik Pemprov DKI, Candra mengatakan jika perusahaannya telah melayangkan surat pemberitahuan. Namun hingga saat ini Pemprov DKI belum memberikan respon terhadap surat tersebut. Dia pun mengatakan PLN dipastikan akan menghentikan pasokan listrik ke gedung milik Pemprov DKI jika pembayaran tidak juga dilakukan. (Baca: Peringatan Hari Ibu, Ahok Ingat Lagu Iwan Fals)
Candra mengatakan, PLN terpaksa memutus aliran listrik kepada Pemprov DKI jika pembayaran itu tak dilunasi bulan depan. “Aliran listriknya bakal dihentikan semua kalau (sampai bulan depan) belum bayar juga,” ujar dia. (Baca juga: Ahok: Kelemahan Saya, Sudah Cina Kafir Pula)
