Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut temuan anggaran siluman. "Sudah saatnya pemerintah daerah menggandeng KPK untuk mengawasi praktek penyimpangan anggaran," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, Senin, 19 Januari 2015. (Baca: Ahok Minta Listrik di Permukiman Ilegal Diputus.)
Ahok geram saat mengetahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengutak-atik Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015. Caranya dengan mengusulkan ribuan kegiatan atau pokok pikiran buah dari reses. "Sudah disusun, tiba-tiba muncul anggaran siluman Rp 8,8 triliun," kata dia, Ahad lalu, di gedung Smesco, Jakarta Selatan. (Baca: Soal Anggaran Siluman, Pimpinan DPRD Temui Ahok.)
Menurut Firdaus, bila lembaga eksekutif berani menggandeng KPK untuk mengawasi proses perancangan anggaran berarti mereka tak setengah hati mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel. "Ada fungsi pencegahan dan pengawasan birokrasi daerah yang berjalan," kata dia.
Selain itu, Ahok disarankan lebih cerdik dalam menjalankan politik anggaran. Salah satu strategi yang bisa ditempuh oleh mantan Bupati Belitung Timur itu ialah membuka pada publik proses perancangan anggaran hingga pembahasan oleh DPRD. Dampaknya, kata Firdaus, masyarakat bisa ikut mengontrol penggunaan anggaran daerah. "Nanti akan terlihat fraksi-fraksi yang ngotot menyelipkan anggaran siluman dan masyarakat akan menilai sendiri komitmen mereka pada pemberantasan korupsi," dia menjelaskan.
