Komnas HAM Tak Setuju Polisi Tembak Mati Bandit

Reporter

Editor

Grace gandhi

Senin, 2 Februari 2015 05:35 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hafid Abbas, tak sepakat jika kepolisian menembak mati pelaku kriminal di lokasi kejadian. Penyebabnya, aksi itu menjadi cermin main hakim sendiri yang justru dilakukan aparat penegak hukum. “Sebisa mungkin pelaku tak dihilangkan nyawanya, namun diseret ke proses pengadilan,” kata Hafid saat dihubungi Tempo.

Hafid menanggapi maraknya kejadian polisi menembak mati perampok di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto mengatakan ada 10 kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jabodetabek pada Januari 2015. Delapan kasus di antaranya sudah diungkap. "Dari 8 kasus itu, ada 4 tersangka yang kami tembak mati," kata Heru kepada Tempo, Jumat pekan lalu. Polisi beralasan tindakan itu dilakukan karena perampok berupaya melawan petugas dan hendak melarikan diri.

Situasi keamanan di Jabodetabek memang rawan. Berdasarkan survei Economist Intelligence Unit ihwal kualitas keamanan di 50 kota, Jakarta dinobatkan sebagai kota paling tidak aman sedunia dengan skor 53,71. Posisi Jakarta sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Tokyo yang mendapatkan predikat kota paling aman dengan skor 85,63. Jakarta merupakan salah satu kota dari Negara-negara anggota G-20 yang masuk dalam survei tersebut, kecuali Riyadh (Baca: Produsen Miras Oplosan Bekasi Digerebek Polisi).

Menurut Hafid, kepolisian bisa mengembangkan prosedur penangkapan perampok secara manusiawi. Dia menilai langkah awal polisi dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara masih relevan untuk menakuti perampok yang melawan. Jika perampok masih melawanpolisi bisa melumpuhkan kaki atau menembak pada titik yang tak mematikan.

Hafid menambahkan polisi bisa memperoleh beragam keuntungan jika meringkus bandit dalam keadaan hidup. Selain bisa menuntut dengan hukuman maksimal, polisi bisa memperoleh tambahan informasi dari tersangka. “Mereka bisa mengungkap jaringan perampok pencuri motor, termasuk menelusuri jejak barang bukti,” ujarnya (Baca: Memperkosa, Petugas Bandara Kena 12 Tahun Penjara).

RAYMUNDUS RIKANG



Terpopuler:
Cerita Ahok: Jokowi Bukan Takut Bu Mega Tapi...

MA: Gugatan Praperadilan Budi Gunawan Sulit

Calon Kapolri Baru, Ini Sinyal Jokowi ke Kompolnas

Budi Waseso Pantang Mundur Bidik Abraham Samad

KPK vs Polri: 3 Momen Kedekatan Jokowi dan Mega

Keturunan Indonesia Jadi Pemain Terbaik Piala Asia

Pembelian Tiket Pesawat di Soekarno-Hatta Dihapus

Bambang KPK Pertanyakan Pasal Sangkaan Mabes Polri

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

13 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya