TEMPO.CO, Jakarta - Yeni Sumi Hakim, 33 tahun, mengeluh karena dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang kedua pada tahun lalu belum juga masuk rekening. Pemerintah, kata dia, terakhir kali menyetor dana bantuan pada September 2014. Itu pun sudah tergolong telat dua bulan karena janji pemerintah mencairkan dana saban enam bulan seharusnya dibayarkan pada Juni dan Desember. "Belum ada dana masuk sepeser pun untuk jatah kedua," kata warga RT 01 RW 02 Kampung Melayu itu sambil membeberkan buku rekening KJP yang menyisakan saldo Rp 60 ribu.

Yeni mengungkapkan termin pencairan dana per semester juga terlalu lama. Bantuan Rp 180 ribu per bulan akhirnya dibayarkan saban enam bulan yang totalnya Rp 1.080.000. Padahal, kata dia, ada kebutuhan sekolah anaknya yang harus dibeli di pertengahan semester, seperti alat tulis. "Idealnya tiap tiga bulan sekali dana itu cair, syukur-syukur tiap bulan masuk rekening," ujarnya.

Erri Kurniawati, 33 tahun, mengeluhkan masalah serupa yang dihadapi Yenni. Dia menyebut pada tahun pertama pemberian KJP tak ada masalah, namun pencairan dana mulai tersendat sejak tahun lalu. Keterlambatan ini tak pelak menjadi masalah bagi keluarga Erri dalam membiayai putranya yang bersekolah di SD Negeri Balimester 06, Jakarta Timur.

"Pembelian buku atau seragam pakai uang sendiri dulu," kata warga RT 09 RW 02 Kampung Melayu ini. Siasat lain, dia menambahkan, pembelian perlengkapan sekolah seperti alat tulis dan seragam ditunda sehingga menggunakan peralatan sekolah yang masih layak pakai sampai duit KJP masuk rekening.

Erri juga mengeluhkan cara pelaporan KJP. Menurut dia, pemerintah memaksa pembuatan laporan dalam bentuk bukti belanja dikliping dan dikelompokkan per triwulan. Padahal, pencairan KJP per enam bulan. "Repotnya laporan itu harus sudah diserahkan ke sekolah seminggu setelah dana masuk rekening," dia menjelaskan.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Ari Budiman, mengakui bila ada keterlambatan dalam pencairan duit KJP. Menurut dia, salah satu faktor belum cairnya dana KJP karena anggaran pendidikan termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "APBD-nya saja masih dalam pembahasan oleh Gubernur dan DPRD. Belum disahkan," ujarnya.

Kartu Jakarta Pintar digagas Joko Widodo, saat itu masih Gubernur DKI Jakarta. Program andalannya itu diluncurkan dengan iming-iming bantuan tunai lewat rekening bank untuk meringankan beban ekonomi warga Jakarta yang anaknya masih bersekolah. Selang tiga tahun sejak diluncurkan pada 2012, implementasi KJP barangkali tak semulus bayangan Jokowi yang kini Presiden Indonesia. Kebijakan ini meninggalkan banyak lubang di sana-sini. Mulai dari pencairan duit yang terlambat hingga makin sulitnya warga mengakses bantuan pendidikan ini.

RAYMUNDUS RIKANG