Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memeriksa truk sampah saat serah terima hibah bantuan truk sampah dari TETO kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta (11/4). TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mengubah pendapatnya soal kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 antara Pemerintah Provinsi DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta. Ia berujar, Pemprov DKI akan menjalani semua proses yang disyaratkan Kementerian Dalam Negeri.
Ketimbang memusingkan penggunaan hak angket oleh Dewan akibat kisruh ini, Ahok mengatakan akan menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa. "Warga Jakarta juga tak terlalu pusing kok, yang penting masalah sampah beres," ujarnya di Balai Kota, Selasa, 24 Februari 2015.
Ahok menjelaskan, Pemprov DKI sudah menyerahkan kembali APBD 2015 yang sempat dikembalikan Kementerian. Adapun evaluasinya akan berlangsung selama sepekan.
DPRD akan menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan penggunaan hak angket bagi Ahok. Hak tersebut bertujuan menyelidiki tata laksana kebijakan Ahok selama menjabat Gubernur DKI. Rapat paripurna itu akan berlangsung Rabu, 25 Januari 2015.
Menurut Ahok, penggunaan hak angket tak akan mengganggu jalannya program Pemprov. Ia juga sudah mengirim surat ke Kementerian ihwal proses penyusunan hingga evaluasi APBD. Surat itu permintaan waktu kunjungan Pemprov DKI ke Kementerian guna membahas APBD. "Kami ingin menjelaskan apa masalahnya," kata Ahok.
