Jokowi dan Ahok berbincang saat pelantikan Ketua dan wakil ketua DPRD periode 2014-2019 di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan satuan kerjanya berfokus untuk merenovasi gedung sekolah pada tahun ini. Programnya sudah didaftarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.
Arie berujar, satuan kerjanya sudah membatalkan program-program yang bisa ditunda hingga tahun berikutnya agar renovasi sekolah terlaksana. Salah satu contohnya, penundaan penggantian fasilitas belajar mengajar seperti meja, kursi, dan perangkat komputer di sekolah. "Kami berhati-hati saat mengusulkan program ke sistem e-budgeting," kata Arie saat dihubungi, Kamis, 26 Februari 2015.
Untuk itu, Arie menjamin tak ada program janggal bernilai fantastis dalam alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan yang disusun oleh Pemerintah DKI. "Saya tak tahu apa yang tercantum dalam anggaran versi Dewan," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemukan adanya anggaran siluman dalam APBD yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Tak hanya di Dinas Pendidikan, anggaran program yang tak pernah diusulkan juga ditemukan pada hampir semua satuan kerja perangkat daerah.
Sebagai contoh, Ahok menuturkan, pembelian uninterruptible power supply (UPS) bagi SMP Negeri 37 Jakarta senilai Rp 6 miliar. UPS berfungsi menyediakan daya listrik cadangan jika daya listrik utama yang mengalir ke perangkat komputer berhenti secara tiba-tiba. "Programnya baru muncul setelah APBD disahkan," kata Ahok.
Menanggapi hal tersebut, Arie mengatakan, program tersebut tak pernah diusulkan. Ia berujar ketimbang membeli UPS, Dinas Pendidikan lebih mengutamakan penggunaan genset yang harganya lebih murah. Meski begitu, ia melanjutkan, belum semua sekolah di Jakarta memiliki genset. "Tak butuh UPS, lagipula mati listriknya tidak setiap hari," ujar Arie.
Menurut Arie, semua program kegiatan yang diusulkan terekam dalam riwayat pada sistem e-budgeting. Setelahnya, program tersebut juga masih harus diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Bappeda akan mencoret program-program bersifat pemborosan dan tak perlu dilaksanakan. "Program yang janggal pasti dicoret," kata Arie.
