Aksi warga saat memberi dukungan kepada Ahok, terlihat para warga membawa spanduk bertuliskan "Ahok berani melawan begal APBD". Jakarta, Bundaran HI, 1 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempersilakan tim hak angket DPRD DKI melaporkan dia ke Bareskrim ihwal laporan draf APBD 2015 yang diduga palsu. "Kami akan melihat Bareskrim-nya nanti seperti apa," ujar Ahok saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Senin malam, 2 Maret 2015.
Ahok tak mempermasalahkan tuduhan yang dilempar tim hak angket yang menyebut dia terlibat dalam penyogokan Rp 12,7 triliun ke DPRD DKI Jakarta.
"Dulu menuduh Sekda (Sekretaris Daerah Saefullah), sekarang menuduh saya yang sogok-sogok. Kok, sekarang jadi gue?" ujar Ahok kesal. Ahok melanjutkan, aneh kalau dia yang menyogok anggota DPRD untuk pengadaan UPS, yang ia laporkan sebagai salah satu pengadaan barang hasil penggelembungan dana APBD 2015 yang belum diketuk hingga saat ini. "Nyogok, ya, kasih Lamborghini, dong," ujarnya.
Ahok menyesalkan jurus semacam ini. Karena, menurut dia, masyarakat mendapat tontonan tak elok tentang pihak yang mengaku mewakili rakyat. "Minta maaf saja sama masyarakat Jakarta karena sudah kasih tontonan kayak gitu," kata Ahok.
Ketua tim hak angket DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji, mengatakan besok akan menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menanyakan keaslian APBD yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu, menurut Ongen, timnya akan melapor kepada Kabareskrim tentang pemalsuan dokumen dan dugaan adanya penyuapan Rp 12,7 triliun ke anggota DPRD DKI Jakarta.
Konflik antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI memuncak pada akhir pekan lalu. Ahok menyerang balik Dewan dengan membeberkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang disisipkan dalam APBD 2015 melalui usulan 48 ribu kegiatan. Upaya penyusupan anggaran ini tetap dilakukan kendati DKI telah menerapkan sistem elektronik (e-budgeting).
Hal tersebut semakin mendorong Ahok untuk segera menerapkan sistem e-budgeting. Saat ditemui di kantornya, Ahok mengatakan, tanpa e-budgeting DPRD selalu bisa mengelak. "Mereka merasa SKPD yang main. Makanya saya tungguin. Begitu e-budgeting 2015 mereka pikir akan bisa seperti itu, Ini namanya jebakan Batman versi Ahok," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
