TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan yang berlarut-larut antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI terkait dengan APBD Jakarta 2015 mulai mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah Jakarta.
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DKI Jakarta Ari Fahrial Syam mengeluh bahwa pertikaian itu membuat turun terlambat turun.
"Terlambatnya APBD 2015 membuat tunjangan pegawai pemda dan berbagai proyek pembangunan, khususnya bidang kesehatan, menjadi tertunda," kata Ari pada Selasa, 3 Maret 2015.
Apakah ini tanda-tanda Ahok sedang dilumpuhkan? Setidaknya ada tiga hal yang akan terjadi bila kisruh ini berlanjut.
Tinggal Anggaran Rutin
Karena APBD belum disahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara hanya bisa mencairkan anggaran yang bersifat wajib.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyatakan jenis belanja wajib dan mengikat yang mungkin dilakukan Pemprov DKI adalah gaji pegawai serta biaya untuk air, listrik, gas, dan lainnya bagi pelayanan publik.
"Selain itu, tidak diizinkan mempergunakan anggaran," ujar Reydonnyzar.
Pelaksanaan Program Andalan Ahok Terhenti
Akibatnya pula adalah terhentinya pelaksanaan program-program unggulan Jakarta, seperti penanggulangan banjir, Kartu Jakarta Pintar, dan pemberian tunjangan kinerja daerah. Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menuturkan pelaksanaan program-program tersebut akan terhenti karena kurangnya anggaran untuk merealisasikannya.
Hal di atas juga berdampak pada terancam terhentinya proyek nasional di Jakarta, seperti mass rapid transit (MRT).
Kriminalisasi terhadap Ahok
Ahok semakin disudutkan dengan rencana Dewan melaporkannya ke polisi. Dewan menilai Ahok telah menghina lembaga dan anggota DPRD.
NUR ALFIYAH | ANTARA
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
2 hari lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
2 hari lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca SelengkapnyaHadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
3 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
5 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
6 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
6 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
9 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
9 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
11 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
37 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya