Kisah Camat Matraman yang Kembalikan Dana Siluman  

Reporter

Jumat, 6 Maret 2015 06:23 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Camat Matraman, Hari Nugroho, mengaku mendukung anggaran versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Saya memihak APBD versi Pemprov DKI karena anggarannya sesuai dengan yang saya ajukan," katanya saat ditemui Tempo di kantornya, Kamis, 5 Maret 2015.

Hari menuturkan Ahok meminta camat dan lurah membandingkan anggaran versi Pemprov DKI dengan DPRD dalam pertemuan yang digelar Ahok di Balai Kota, Rabu, 4 Maret 2015. Anggaran yang tak sesuai ditandai dan diberi keterangan. "Anggaran versi Pemprov tak ada yang salah," ucapnya.

Sebaliknya, ujar Hari, anggaran versi DPRD justru banyak terdapat kesalahan. Dia menuturkan ada banyak kegiatan yang dipotong anggarannya. Padahal belum ada diskusi terlebih dahulu dengan kecamatan atau satuan kerja.

Adapun total anggaran Kecamatan Matraman yang masuk dalam e-budgeting sebesar Rp 5,361 miliar. Namun, saat dia melihat versi DPRD, pagu yang tercantum hanya sebesar Rp 4,872 miliar. "Ini sangat merugikan saya, karena pemotongan akan berdampak pada kegiatan lingkungan," katanya.

Hari berujar, anggaran penanganan saluran air yang diajukan oleh Kecamatan Matraman sebesar Rp 1,211 miliar disunat menjadi Rp 1,090 miliar. Selain itu, anggaran penanganan jalan yang telah masuk dalam sistem e-budgeting sebesar Rp 1,734 miliar disunat menjadi Rp 1,560 miliar. Ada pula penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Matraman dari Rp 517 juta menjadi Rp 465 juta. Rata-rata pemotongannya 10 persen. "Ada total hampir Rp 500 juta yang disunat oleh DPRD dalam anggaran Kecamatan Matraman," ucapnya.

Hari membandingkan dengan APBD 2014. Kecamatan Matraman justru mendapat dana berlebih, jumlahnya hampir Rp 6 miliar. Dia mengaku kaget karena banyak kegiatan siluman yang tiba-tiba muncul. Misalnya, pengadaan alat pindai digital, UPS, dan beberapa alat elektronik yang tak diminta. Anggarannya hampir Rp 1 miliar. Dana ini, tutur dia, dikembalikan lagi pada akhir tahun. "Saya cari aman saja, walaupun akibatnya daya serap kami rendah, hanya sekitar 50 persen," katanya.

Tahun ini, dari sekian kecamatan yang dapat dana siluman, Kecamatan Matraman menjadi salah satu yang kena sunat. "Mungkin karena tahun lalu pas saya dapat tapi dikembalikan. Jadi, mereka kapok main di kecamatan saya dan cari target baru," ujar Hari.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

2 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

4 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

33 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

33 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

48 hari lalu

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.

Baca Selengkapnya

Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

51 hari lalu

Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?

Baca Selengkapnya

Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

52 hari lalu

Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?

Baca Selengkapnya

69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

52 hari lalu

69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

53 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya