Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan kepada wartawan terkait majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014 di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Banyak alokasi anggaran aneh ditemukan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 khususnya sektor pendidikan. Selain pengadaan Uninterruptible Power Suply, menurut -Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, juga ditemukan pengadaan alat fitnes di sekolah.
Alokasi dana siluman ini, menurut Saefullah bisa ditemukan dengan mata terpejam karena begitu terang dan nekadnyadi hampir setiap halaman APBD 2015 versi DPRD. "Ya, banyaknya di sektor pendidikan, olah raga, untuk pengadaan dan pembinaan-pembinaan," kata Saefullah saat ditemui di ruangannya di Kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 6 Maret 2015.
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bahkan menyesalkan ketidakjelasan alokasi anggaran itu. Menurut Ahok, sangat tidak masuk akal sebuah sekolah membutuhkan pengadaan alat fitnes."Sekolah beli alat fitnes buat apa? gue aja enggak pakai alat fitnes," kata Ahok sambil tertawa.
Menurut Ahok, dari penyisiran yang dilakukan timnya, ditemukan sekolah membeli alat fitnes Rp 2 - Rp 3 miliar. Kejanggalan ini terlihat terang benderang, karena alokasi alat olahraga itu diberikan untuk sekolah menengah. “Mendingan muridnya suruh push up saja, lebih sehat,” kata mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar ini.
Ahok menegaskan, sejak awal dia akan terang-terangan menindak sejumlah kasus yang menjadi bagian kejanggalan dalam APBD 2015 versi DPRD. Salah satu contohnya, ada pembelian uninterruptible power supply (UPS) untuk SMP Negeri 37 Jakarta senilai Rp 6 miliar. UPS berfungsi menyediakan daya listrik cadangan saat daya listrik utama yang mengalir ke perangkat komputer berhenti tiba-tiba. Dugaan penggelembungan APBD 2014 terkait pengadaan alat UPS mencapai Rp 5,8 miliar per unit. Pembelian UPS merupakan hasil pemotongan sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen dari APBD 2015.
Dugaan adanya penggelembungan dan dana siluman ini didapatkan dari APBD versi Dewan yang di dalamnya ditemukan ada 48.000 kegiatan baru dengan total dana untuk semua kegiatan sebesar 12 triliun, termasuk di dalamnya pengadaan trilogi buku Ahok senilai 30 miliar. Pihak Dewan meminta tim anggaran DKI memasukkan usulan program senilai Rp 12,1 triliun dalam sistem penganggaran yang telah disusun Pemprov DKI.
