ICW rilis hasil investigasi, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 9 Maret 2015. ICW ungkapkan hasil penelusuran dana siluman Pemprov DKI Jakarta yang tercantum dalam APBD 2014 terkait program pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang bermasalah dan dilaporkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya telah membidik calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2014.
"Tersangka belum ada, tapi calon tersangkanya sudah ada," kata Kepala Subdirektorat Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ajun Komisaris Besar Adji Indra kepada Tempo, Selasa, 10 Maret 2015.
Namun Adji belum dapat membeberkan siapa calon tersangka itu. Sebab, penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menjadikannya tersangka. "Kalau buktinya sudah kuat, baru kami tetapkan tersangka. Kalau sudah tersangka, pasti kami katakan," ujarnya.
Selasa 10 Maret 2015, penyidik memeriksa empat saksi dari perusahaan pemenang lelang pengadaan UPS. "Pemeriksaan secara maraton karena ada 49 perusahaan pemenang lelang," ucap Adji.
Adji menjelaskan, pada Senin, 9 Maret 2015, penyidik telah memeriksa delapan kepala sekolah dari 49 sekolah di Jakarta Pusat dan Barat yang menerima pengadaan UPS. "Pemeriksaan kepala sekolah lainnya akan dilanjutkan setelah ujian, karena saat ini sedang ada ujian," tutur Adji.
Sebelumnya, 15 saksi telah menjalani pemeriksaan. Sebanyak 15 saksi itu terdiri atas 10 orang dari pihak sekolah yang menerima UPS; 2 pejabat pembuat komitmen, yakni mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Dikmen Jakarta Barat Alex Usman dan mantan Kepala Sudin Dikmen Jakarta Pusat Zaenal Soelaiman; serta 3 pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP).
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduga ada penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit pada 2014. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.
Ahok juga menduga ada dana siluman dalam APBD 2015. Dia menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lain, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman dalam APBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.
