Wartawan memfoto rilis hasil investigasi ICW, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 9 Maret 2015. Kisruh dana UPS yang dianggap anggaran siluman ini menyebabkan ketegangan antara Gubernur Jakarta, Ahok, dan DPRD DKI. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO,Jakarta - Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan molornya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI Jakarta punya imbas yang sangat luas. Dia mengatakan, hingga bulan ketiga tahun ini, belum ada program yang bisa dieksekusi pemerintah. “Pelayanan publik pasti terganggu,” katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 16 Maret 2015.
Pembahasan APBD DKI masih belum menemukan titik temu. Terakhir, Kementerian Dalam Negeri sudah mengevaluasi anggaran tersebut dan menyatakan beberapa pos, seperti dana operasional wali kota, dilarang dianggarkan. Pengesahan APBD masih menunggu pembahasan antara DPRD dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Uchok mencontohkan, dampak paling krusial terlambatnya pengesahan ABPD ialah pembatalan ujian nasional di Ibu Kota. Penyelenggaraan ujian nasional, kata dia, membutuhkan biaya hingga miliaran rupiah. “Ada potensi UN di DKI batal bila APBD tak cair,” ujarnya.
Dia menyarankan, baik eksekutif maupun legislatif mau bersikap terbuka dalam pembahasan APBD pada tahun mendatang. Sebab, Ahok dipastikan masih akan berpartner dengan DPRD dalam pembahasan anggaran setidaknya sampai 2017. “Sejauh ini yang terjadi ialah saling klaim pihak yang paling transparan menyusun anggaran,” katanya.
Selain itu, Uchok meminta agar partisipasi publik dalam penyusunan anggaran diperluas. Selama ini, dia menilai, keterlibatan masyarakat hanya sebatas pada keikutsertaan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. “Itu pun hanya aspirasi mereka yang dijaring, sedangkan kejelasan pelaksanaan program tak pernah dilibatkan,” ucap Uchok.
