TEMPO.CO , Bogor : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor Kyai Haji Mukri Aji tidak mempersoalkan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dipimpin perempuan.

Menurut dia, sah-sah saja Bupati Nurhayanti menggaet Ade Munawaroh sebagai wakil bupati. Sebab, kepemimpinan duo srikandi itu akibat musibah politik, yakni Rachmat Yasin, Bupati Bogor sebelumnya, ditahan karena tersangkut korupsi alih fungsi lahan.

"Idealnya memang konfigurasi laki-laki dan perempuan. Seperti pasangan Rachmat Yasin-Nurhayanti," kata Mukri saat dihububungi Tempo, Rabu, 18 Maret 2015. "Pasangan itu representasi keterwakilan gender."

Menurut Ketua MUI, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kepemimpinan wanita. Namun, tidak ada larangan bagi wanita menjadi pemimpin jika sudah memenuhi syarat kepemimpinan. Namun, tidak mutlak Nurhayanti didampingi Ade Munawaroh.

"Hanya secara etika politik, PPP yang lebih berhak. Ada musibah politik, Pak Rachmat tersandung masalah. Ketua DPC PPP kebetulan wanita dan adik kandungnya," Mukri menceritakan. "Ade bisa jadi pengobat rindu terhadap Rachmat Yasin."

Terkait peralihan kepemimpinan di Kabupaten Bogor, MUI akan mengumpulkan seluruh ulama. Para pemuka agama akan melakukan dialog dengan Bupati Nurhayanti seusai serah terima jabatan. "Pak Rachmat masih di dalam, mungkin sertijab hanya simbolis saja," kata Mukri.

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bogor Sinwan meminta Nurhayanti objektif dan independen dalam memilih calon wakil bupati. Dia khawatir jika Bogor dipimpin duet perempuan, banyak kalangan yang tidak terangkul. Sebab, Kabupaten Bogor yang perpenduduk 5,3 juta jiwa ini dikenal religius.

"Daerah ini terbanyak masjid dan pondok pesantren se-Indonesia. Bagaimana program umat yang membutuhkan pemimpim laki-laki, seperti Jumat keliling, dapat dilaksanakan?" Sinwan menjelaskan. "Idealnya Nurhayanti didampingi laki-laki. Banyak figur yang layak menjadi wakil bupati."

ARIHTA U. SURBAKTI