Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri), bersama para wakil ketua DPRD, menerima surat persetujuan dari anggota fraksi dalam rapat paripurna hak angket di DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta rawan disusupi kepentingan politis, terutama terkait dengan hak angket. "Semua kemungkinan jelang paripurna angket bisa saja terjadi. Anggota Dewan sangat rawan 'masuk angin'," ujar Syamsuddin saat dihubungi Tempo, Kamis, 2 April 2015.
Menurut dia, semua elemen masyarakat Jakarta wajib melakukan pengawasan yang ekstra, terutama jelang paripurna persetujuan hasil kerja pansus hak angket DPRD. Sebab, hak angket dapat dimanfaatkan oleh partai-partai politik tertentu dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Syamsuddin mengecam kinerja panitia khusus angket yang tak melakukan penyidikan dengan cara yang benar.
Hak angket yang ditujukan kepada Gubernur Ahok, kata Syamsuddin, berubah menjadi bola liar dan berpotensi dimanfaatkan siapa pun. Ia mencurigai berbagai rapat tertutup, termasuk rapat Badan Musyawarah (Bamus). "Bayangin rapat Bamus saja harus digelar dengan tertutup. Bamus itu agendanya hanya penentuan jadwal paripurna. Sudah tidak ada lagi substansi pembahasan di sana," ujar Syamsuddin.
Terlebih, kata Syamsuddin, sebelumnya Bamus sudah menyelenggarakan rapat penentuan jadwal untuk penyampaian LKPJ Gubernur DKI untuk tahun 2014 yang dilaksanakan terbuka. Ia mengingatkan Ahok soal anggota Dewan yang selama ini terlihat berpihak pada dia. "Tak ada jaminan anggota DPRD yang selama ini berpihak kepada Ahok akan tetap konsisten menolak hak angket dalam sidang paripurna nanti," kata dia.
Syamsuddin yakin fraksi pendukung hak angket terus bergerilya untuk meyakinkan anggota lain untuk memuluskan paripurna nanti. "Jeda waktu dari pelaporan hasil kerja pansus angket untuk diajukan ke paripurna relatif terbuka lebar untuk membangun komunikasi, termasuk upaya deal-deal politik bagi DPRD," ujar dia. Ia meminta masyarakat dipenuhi haknya untuk mengetahui argumentasi politik dari setiap wakil atas sikap politik dalam paripurna nanti.
Hak angket digulirkan Dewan sehubungan dengan kisruh pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Perubahan DKI 2015. Pembahasan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD mengalami kebuntuan. Kini nasib APBD DKI berada di tangan Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan penggunaan pagu APBD DKI 2014, yang diproyeksikan terbit sebelum tanggal 10 April mendatang.
