TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif, Syamsuddin Alimsyah, menuturkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama belum aman. Meskipun dewan terkesan serampangan dan hanya 'bermain-main' dengan hak angket. "Ini adalah bola liar yang rawan ditunggangi kepentingan," kata Syam kepada Tempo, Jumat 10 April 2015.

Setidaknya ada tiga skenario yang menggambarkan peta politik bergulirnya hak angket. Pertama, kata dia, hak angket hanya sebagai sikap spontan dewan atas tindakan Ahok melaporkan 'dana siluman' ke Komisi Pemberantasa Korupsi. "Awalnya hanya untuk mengetes saja tetapi kemudian bola bergulir sangat kencang. Daripada malu lebih baik teruskan tetapi keputusan di akhir dibuat mengambang supaya Ahok melunak," kata dia.

Kedua, dewan ingin menjatuhkan Ahok tetapi tak tahu caranya. "Jika yang pertama posisinya dewan tahu, yang ini dewan ingin menjatuhkan tetapi tak tahu caranya yang benar," kata dia. Rapat yang hanya dilakukan sembilan kali dengan agenda yang tak jelas itu, kata dia, dapat mengindikasi dewan tak tahu apa itu hak angket sebenarnya. Menurut dia, skenario kedua ini berbahaya karena terlepas dari substansinya, dapat menggiring ke Hak Menyatakan Pendapat.

Ketiga, yang paling berbahaya menurut Syam adalah kolaborasi antara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Fraksi Gerindra untuk mendorong Hak Menyatakan Pendapat. "Dalam pasal 80 UU 23 tahun 2014, HMP dapat diajukan oleh hanya dua fraksi saja. Ingat PDIP dan Gerindra ini mayoritas," kata dia.

Menurut Syam, kolaborasi kedua partai ini keniscayaan mengingat Gerindra berambisi mengusung Muhammad Taufik sebagai wakil gubernur. Jika skenario ketiga terjadi, kata dia, maka Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat yang notabene berasal dari PDIP akan maju menggantikan Ahok. "Dulu saya membayangkan skenario ini yang dimainkan oleh PDIP dan Gerindra," kata dia.

Fraksi lain yang pasti akan ikut gelombang ini, kata dia, adalah PKS dan PPP. "Hanura ada ganjalan dari Ketua Umum Wiranto, tetapi ingat lagi bahwa HMP ini hak yang melekat pada individu dewan," kata dia.

Belakangan, ia skeptis jika skenario ketiga yang dijalankan dewan. "Saya melihat ini sebetulnya hanya reaksi spontan saja," kata dia. Ia mengingatkan dewan untuk memberi contoh menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan benar. "Jika memang menggulirkan hak angket maka lakukan dengan benar. Jangan main-main dengan konstitusi," kata dia.

DINI PRAMITA