TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Margianto mengatakan akan mengikuti instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menutup kantor perwakilannya di Sunter, Jakarta Utara. "September nanti, pegawai akan pindah ke Pulau Pramuka dan Pulau Karya," ujarnya kepada Tempo di kantornya, Senin, 13 April 2015.
Dipilihnya September, ucap Tri, karena ada berbagai persiapan untuk memindahkan sekitar 400 pegawai negeri sipil itu. Yaitu, tempat tinggal berupa rumah atau mes yang nanti akan dipersiapkan untuk PNS dan sarana penunjang, seperti tempat olahraga, kafe, dan kolam renang. "Biar nyaman," katanya. Menurut Tri, di Kepulauan Seribu ada sekitar 700 PNS yang tersebar di sebelas pulau dan kantor perwakilan di Sunter.
Sebelumnya, Ahok menutup kantor perwakilan Kepulauan Seribu di Sunter, Jakarta Utara. Menurut Basuki, kantor itu kerap dijadikan alasan bagi pegawai untuk mangkir dari tugas. "Saya bubarkan saja," tutur Ahok di Pulau Pramuka, Selasa, 8 April 2015.
Selama ini, ujar Ahok, dia kerap menerima banyak laporan dari masyarakat tentang kelakuan para pejabat yang menjadikan kantor perwakilan tersebut sebagai alibi menghadiri rapat dan berkunjung ke Ibu Kota. Menurut dia, masih ada anggapan di kalangan PNS Kepulauan Seribu bahwa bekerja di daerah itu berarti diasingkan.
Cerita Ahok dikonfirmasi Supardi. Warga Pulau Tidung ini menuturkan mengurus kartu tanda penduduk kerap telat karena di kantor pelayanan tak ada petugas. "Mengurus KTP sepekan lebih karena menunggu lurah datang," kata laki-laki 48 tahun ini.
