TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendukung Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana untuk blakblakan mengungkap kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun 2014.

Lulung memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri pada Kamis, 30 April 2015. Dia menjadi saksi dalam kasus yang sudah menyeret pejabat pembuat komitmen di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman.

"Ya, saya kira Haji Lulung pasti akan terbuka. Itu kan memang kesepakatan kami dengan DPRD. Kami bersepakat ingin mengungkap ini seluas-luasnya," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 30 April 2015.

Keterbukaan Lulung, menurut Ahok, akan membuat kasus UPS menjadi makin jelas: siapa saja yang ikut berperan, dari pihak anggota DPRD ataupun dari jajaran SKPD. "Jadi ketahuan siapa yang main, cuma enggak tahu kan oknum SKPD atau oknum DPRD," ucap Ahok.

Ahok yakin, dalam kesempatan memberikan kesaksian di hadapan penyidik, Lulung bisa terbuka dan menyampaikan segala hal yang ia ketahui. "Saya kira Pak Haji Lulung pasti senanglah untuk buka ini semua, jadi terang benderang," ujar Ahok.

Ahok mengapresiasi dukungan para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dalam pengusutan kasus pengadaan UPS. Sebab, satuan kerja perangkat daerah dan anggota Dewan saling melempar kesalahan.

Sebelumnya, Lulung sudah dua kali tak memenuhi panggilan Bareskrim pada 27 dan 29 April 2015. Pada pemanggilan pertama, Lulung mengaku tak bisa memenuhinya karena harus memenuhi undangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Utara di Manado. Pada pemeriksaan berikutnya, Lulung beralasan tak menerima surat panggilan.

AISHA SHAIDRA