TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tak akan menggunakan hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinilai tak jelas.
Pernyataan Ahok tersebut membuat anggota Dewan khawatir. “Kami jadi galau. Takut resesnya malah sia-sia,” kata anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Mei 2015.
Menurut dia, reses yang digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat, tak akan ada gunanya jika Pemerintah DKI tak mempertimbangkannya untuk masuk dalam pokok pikiran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.
Kegalauan lainnya, dia harus menurunkan ekspektasi masyarakat terhadap pokir (pokok-pokok pikiran) anggota Dewan. “Saya harus sosialisasikan ke dapil saya soal perkataan Ahok agar mereka tak kecewa,” ujar dia.
Dia dan anggota Dewan lainnya pun punya gagasan jika semua pokir dilaksanakan saja oleh pemda DKI. Jadi tak ada lagi pengawalan pokir dari DPRD. “Buat apa dikawal jika tak ada pokir dari hasil reses kami?” kata dia.
Anggota DPRD lainnya, Syarif, mengatakan Ahok tak seharusnya menolak hasil reses. Sebab, ada aturan soal perencanaan pembangunan daerah untuk anggaran 2016. Aturan ini berisi soal pokok pikiran perencanaan berasal dari dua sumber: Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses anggota DPRD.
Hasil reses ini sekiranya akan dibawa dalam rapat paripurna pada 20 Mei 2015. Dalam rapat ini, pokir-pokir dari setiap dapil anggota Dewan akan dibicarakan dan didiskusikan sebelum dibawa ke tingkat eksekutif. “Jika Ahok paham aturan mainnya, dia pasti mengakomodasi aspirasi warga DKI lewat hasil reses,” kata Syarif.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
13 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
24 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
29 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
6 Maret 2024
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
6 Maret 2024
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca Selengkapnya