Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Monas, Jakarta, 2 Januari 2015. Sebanyak 2000 PNS DKI Jakarta dilantik tersebut merupakan hasil Evaluasi dan rotasi PNS di pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tempo/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi santai ide atasannya, Basuki Tjahaja Purnama, menghapus jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta. Menurut dia, ide itu hanya gurauan. "Jangan dianggap serius. It's just a joke," kata Djarot kepada Tempo di Silang Monas Barat Daya, Jakarta Pusat, Minggu, 31 Mei 2015.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan menghapus jabatan camat dan lurah. Menurut dia, penghapusan itu dilakukan dalam rangka perampingan jumlah pegawai negeri sipil DKI dan penghematan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Perampingan ini bisa membuat Pemerintah Provinsi berhemat hingga Rp 10 triliun," kata Ahok, sapaan Basuki.
Ahok menilai pekerjaan camat dan lurah tidak banyak diperlukan karena layanan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI dilakukan oleh staf pegawai itu, bukan pegawai kecamatan atau kelurahan. Karena itu, dia merasa pekerjaan lurah dan camat menjadi berkurang, sehingga muncul ide untuk menghapus dua posisi itu.
Menanggapi ide itu, Djarot tak mau ambil pusing. Dia mengatakan wacana tersebut membutuhkan kajian lebih dalam karena melibatkan banyak PNS. "Ide itu sepertinya masih jauh dari perwujudan. Kita bicara yang pasti-pasti saja," katanya.
