Kantor Pos Gunakan Kelurahan Bayar Dana Kompensasi

Reporter

Editor

Jumat, 7 Oktober 2005 13:20 WIB

TEMPO Interaktif, Bekasi:Untuk mendekatkan pelayanan keluarga miskin (gakin) PT Pos Indonesia Cabang Bekasi akan menunjuk sejumlah kelurahan di Kota dan Kabupaten sebagai lokasi pembayaran kompensasi bahan bakar minyak. "Karena di Bekasi daerahnya jauh-jauh, kami akan tunjuk kantor kelurahan juga,"kata Kepala Kantor Pos, Arifin Muchsin. Ada dua kelurahan di tiga kelurahan di Kota Bekasi dan dua desa di Kabupaten Bekasi yang ditunjuk. Pembayaran Rp 300 ribu untuk tiga bulan per KK di Kabupaten dan Kota Bekasi akan dilaksanakan 11 Oktober mendatang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Cabang Bekasi, jumlah kuota Kartu Kompensasi BBM (KKB) untuk Kota Bekasi terbaru, 34.061. Sedangkan di Kabupaten Bekasi, 102.293 KK.Di Bekasi hanya ada sebuah kantor pos induk di tengah Kota Bekasi, sedangkan masyarakat penerima kompensasi BBM meliputi Kota dan Kabupaten. Jumlah gakin tersebar di 100 desa (23 kecamatan) di Kabupaten dan 23 kelurahan (12 Kecamatan) di Kota. "Jarak di sini jauh-jauh, misalnya di Kecamatan Muaragembong itu,"kata Arifin.Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi jauh lebih banyak dibandingkan DKI Jakarta atau nomor dua di Provinsi Jawa Barat, setelah Bandung. Mengingat jumlahnya yang begitu besar, kantor pos yang bertanggung jawab membayar kompensasi langsung ke masyarakat dan mengatur pelaksanaannya, akan serius.Walaupun pembayaran kompensasi kepada rakyat miskin dilakukan di kantor lurah, petugas pelaksananya dan pengawasan tetap oleh PT Pos Indonesia Cabang Bekasi. Kantor lurah hanya digunakan sebagai fasilitator lokasi saja. "Kantor lurah hanya fasilitator saja, kami tetap pelaksananya,"kata Arifin.Siswanto

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya