TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dia akan menghapus bus sekolah di Ibu Kota. Basuki menganggap keberadaan bus sekolah mubazir.
"UPT bus sekolah ini hanya menghabiskan duit," katanya saat ditemui di Balai Kota, Rabu, 24 Juni 2015.
Menurut Ahok, kehadiran bus sekolah tak efektif karena masih banyak pelajar yang memilih moda transportasi lain ketimbang bus sekolah. Selain itu, kata Ahok, dengan ditambahkannya armada bus Transjakarta dan Kopaja—yang terintegrasi dengan Kopaja, Pemerintah Provinsi DKI tak lagi membutuhkan bus sekolah untuk mengangkut para pelajar.
"Percuma UPT diberikan dana operasional puluhan miliar, tapi pelayanannya tak memuaskan," ujar Ahok.
Sebagai gantinya, para pelajar yang berasal dari keluarga menengah ke bawah dapat menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dibagikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, kata Ahok, pelajar tinggal tunjukkan KJP dan mereka dapat naik bus cuma-cuma. Cara ini juga digunakan Ahok untuk memantau pergerakan pelajar di DKI. Menurut Ahok, dalam KJP akan diberikan chip sehingga ketahuan di mana saja para pelajar ini naik dan turun bus.
Ahok mengatakan bus-bus sekolah yang saat ini masih beroperasi akan dihibahkan untuk operasional pegawai negeri sipil yang membutuhkan. Namun dia belum tahu pasti kepada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah mana bus sekolah ini akan diberikan. "Untuk PKK juga boleh saja, sih," tutur Ahok.
Saat ini ada 174 bus sekolah di DKI, tapi hanya 114 unit yang beroperasi. Sisanya tak berfungsi dengan baik sehingga harus dikandangkan. Dari 114 unit ini, 45 unit terdiri atas bus kecil yang berkapasitas 19 tempat duduk dan 69 unit bus besar berkapasitas 23 tempat duduk. Setiap hari bus sekolah beroperasi sesuai jadwal masuk dan pulang sekolah para pelajar, yaitu pukul 05.00-06.30, 11.00-14.00, dan 16.00-18.30.
