Taktik Baru Polda Metro: Ada Tim Awasi Pentolan Preman  

Reporter

Kamis, 25 Juni 2015 15:07 WIB

Irjen Tito Karnavian usai dilantik sebagai Kapolda Metro Jaya di Mabes Polri, Jakarta, 12 Juni 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian yang baru menjabat mengubah taktik menghadapi preman, yang puluhan tahun membuat resah warga Jakarta dan kota-kota sekitarnya.

"Kami bentuk tim khusus yang bertugas mengawasi pentolan preman-preman yang memiliki pengaruh," kata Tito di Balai Kota Jakarta, Kamis, 25 Juni 2015.

Menurut Tito, langkah anyar itu dilakukan karena selama ini kepolisian hanya menangkap preman-preman kecil tapi tak bisa memberikan efek jera.

Tito mencontohkan, ada satu kelompok preman besar yang saat ini tengah menjalani proses hukum. "Pimpinan premannya kami tembak kakinya dan sekarang berada dalam sel. Langkah tersebut otomatis membuat pengaruh preman tersebut mengendur," ujarnya.

Dia berharap, dengan langkah-langkah tersebut, polisi bisa memberikan rasa aman bagi warga Ibu Kota, khususnya masyarakat yang ingin mudik.

Selain taktik baru, Polda Metro Jaya meningkatkan patroli di tempat-tempat umum, khususnya stasiun kereta api, terminal, bandara, dan pelabuhan. "Kami pun telah memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan premanisme," tuturnya.

Dalam kariernya, Tito pernah memimpin Densus 88 Antiteror Mabes Polri dan menangkap tokoh teroris Azahari Husin dan Noordin Mohammad Top.

Ketika lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1987, pria kelahiran Palembang ini menerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik. Setelah itu, dia menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter, Inggris, tahun 1993 dan meraih gelar MA dalam bidang police studies.

Gelar doktor Tito diperoleh dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, untuk bidang strategic studies pada Maret 2013.

GANGSAR PARIKESIT

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

3 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

3 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

3 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

3 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

3 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

16 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

18 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

30 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

30 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

31 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya