Fahira Idris Kecewa Yayasan Al-Futuwwah Enggan Dimediasi  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Senin, 29 Juni 2015 17:31 WIB

Fahira Fahmi Idris. twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Senator Fahira Idris menyatakan kecewa terhadap Yayasan BSC Al-Futuwwah atau pengelola Masjid Al-Futuwwah. Pasalnya, yayasan itu dua kali membatalkan pertemuan mediasi dengan PT FIM Jasa Eka Tama. Sedangkan PT FIM Jasa Eka Tama sebagai pengembang dinilai selalu merespons upaya mediasi.

Padahal, "Saya ingin jemaah bisa beribadah dengan tenang, tidak terseret konflik," kata Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 29 Juni 2015.

Al-Futuwwah dan FIM Jasa Eka Tama bersengketa lahan di Cipete Utara, Jakarta Selatan. Sengketa lahan itu menjadi pembicaraan publik ketika muncul kabar bahwa akses jemaah ke Masjid Al-Futuwwah ditutup. Kabar penutupan itu sempat disebarkan Fahira lewat akun Twitter-nya, @fahiraidris. Saat itu dikabarkan akses warga ke masjid ditutup dan dikelilingi tembok setinggi 2 meter. Kondisi kepungan tembok ini digambarkan layaknya Kota Gaza di Israel, hingga muncul istilah #GazaInJakarta.

Fahira mengungkapkan, sebelumnya, seorang konstituen meyakinkannya bahwa ada warga di Cipete Utara yang aksesnya menuju masjid dipersulit. Informasi itu disertai foto dan video testimoni warga serta naskah yang siap di-tweet bersama ratusan netizen lain. “Saya diyakinkan bahwa semua data dalam tweet itu 100 persen benar dan diminta untuk segera bertindak dan memihak jemaah,” ujar Fahira. Namun, kata Fahira, ada sejumlah informasi yang sepertinya disembunyikan darinya.

Menurut Fahira, dia tidak bermaksud membela diri, tapi hanya berusaha meluruskan persepsi bahwa tweet #GazaInJakarta bukan bersumber darinya. Ia hanya ingin jemaah dipermudah ke masjid.

Konflik lahan itu sudah berlangsung lama. Pada 2014, Sanwani, pemilik tanah, diduga melakukan fitnah kepada Ichsan Thalib, pemilik PT FIM. Ichsan Thalib dituding melakukan pengambilan atau pencaplokan tanah menara masjid, tanah jalan menuju masjid, dan tanah berikut rumah jemaah masjid seluas 50 meter persegi.

Menurut ketua RW setempat, Sholahudin Noer, Sanwani menyerang Ichsan karena pihak pengembang tidak memberikan akses jalan menuju masjid. "Dari dulu, Al-Futuwwah memang tidak punya jalan sama sekali. Status tanah masjid bukan tanah wakaf. Dan ahli waris tidak mewakafkan jalan untuk masjid itu," tuturnya ketika ditemui di kantor PT FIM, Jumat, 26 Juni 2015. Sholahudin mengatakan sebenarnya sejak tahun lalu warga sudah memperoleh akses jalan selebar 1,5 meter dari arah utara maupun dari selatan.

PUTRI ADITYOWATI | MAYA NAWANGWULAN

Berita terkait

Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

10 hari lalu

Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.

Baca Selengkapnya

Fahira Idris Dipanggil Bawaslu Kepulauan Seribu, Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu

11 Februari 2024

Fahira Idris Dipanggil Bawaslu Kepulauan Seribu, Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu

Calon anggota DPD Fahira Idris diminta klarifikasi atas dugaan minta kegiatan kampanyenya difasilitasi oleh ASN Dishub.

Baca Selengkapnya

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

6 Februari 2024

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya

5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

17 Januari 2024

5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

Lima caleg DPD RI Dapil DKI memiliki dana kampanye di atas Rp 300 juta atau lebih besar dari LADK Partai Bulan Bintang (PBB) di tingkat nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca Selengkapnya

Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

7 Oktober 2023

Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.

Baca Selengkapnya

Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

5 September 2023

Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan

Baca Selengkapnya

Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

29 Agustus 2023

Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.

Baca Selengkapnya