TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berniat membatalkan pembelian lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Lahan itu rencananya akan dibangun untuk rumah sakit khusus kanker.

Padahal, pemerintah DKI sudah menggelontorkan dana hingga Rp 1,5 triliun untuk membeli lahan itu. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kemahalan harga Rp 191 miliar.

“Kami batalkan karena bagaimana bisa melawan yang maha kuasa tanda kutip,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 9 Juli 2015.

Ahok kembali menyinggung soal catatan BPK yang menengarai pemerintah DKI membeli lahan tanpa melalui proses taksir harga (appraisal), melainkan langsung dengan banderol nilai jual obyek pajak. Padahal, menurut Ahok, harga appraisal pasti jauh lebih tinggi dibandingkan NJOP. “Mereka berpikirnya secara prosedural saja dan ini yang saya protes.” (Baca: Ahok Vs BPK: 5 Alasan Lahan Sumber Waras Dianggap Bermasalah)

Jika skenario pembelian lahan itu batal, kata Ahok, pemerintah DKI harus membeli lagi lahan itu dengan skema taksir harga. Ahok yakin harga yang nantinya dibebankan akan jauh lebih mahal dibanding nominal yang pernah dibayarkan kepada RS Sumber Waras. “Ya sudah kalau lebih mahal saya akan beli lagi, salah lagi, temuan lagi,” ujar Ahok. (Baca: Ahok Vs BPK, Bagaimana Standar Audit Laporan Keuangan?)

BPK memberikan predikat 'wajar dengan pengecualian' pada laporan keuangan DKI menyusul 70 temuan pertanggungjawaban anggaran yang bermasalah. Temuan itu bernilai Rp 2,16 triliun. Lembaga audit anggaran itu menyebut ada Rp 442 miliar yang terindikasi merugikan daerah.

Sedangkan ada potensi kerugian daerah Rp 1,71 triliun. Ada juga kekurangan penerimaan daerah dengan total Rp 3,23 miliar. Belanja administrasi yang kemahalan sekitar Rp 469 juta serta pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

RAYMUNDUS RIKANG