TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai surat keputusan bersama (SKB) dua menteri sangat diskriminatif. Bahkan, ia berpendapat, aturan tersebut melanggar Undang-Undang 1945.

"Memang kita harus akui negara ini ada masalah. Bagaimana bisa SKB dua menteri mengalahkan UUD 45? Saya enggak tahu. Prinsipnya, harus dicabut," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 24 Juli 2015.

Pasal 14 SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menyatakan pendirian rumah ibadah wajib memenuhi beberapa persyaratan.

Dalam SKB dua menteri itu, salah satu syarat mendirikan rumah ibadah adalah harus berdasarkan persetujuan masyarakat di sekitar tempat ibadah akan dibangun. Sebelum rumah ibadah dibangun, minimal 90 orang menyetujui pendiriannya yang disahkan kepala desa atau lurah.

Poin inilah yang ditentang Ahok. "Itu yang suka dipakai oleh sekelompok kecil orang yang intoleransi," tutur Ahok.

Dalam kasus Gereja Kristen Protestan Indonesia di Jatinegara, Jakarta Timur, Ahok mengatakan gereja tersebut memang 30 tahun tak ada izinnya. Dan, ujar dia, banyak sekali tempat ibadah yang juga tak berizin. Menurut dia, solusi kasus GKPI adalah pihak gereja tak perlu lagi membangun, tapi menggunakan bangunan lama. "Bangunan lama boleh enggak buat ibadah? Boleh," ucapnya.

Hingga kini, bangunan GKPI di Jatinegara belum mengantongi surat perizinan sebagai rumah ibadah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberi tenggat kepada pihak gereja tersebut sampai 25 Juli 2015 atau tinggal dua hari lagi untuk mengajukan perizinan.

ERWAN HERMAWAN