Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berfoto bersama warga usai meresmikan gerai pelayanan pajak di Pasar Tanah Abang blok B, Jakarta, 1 September 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mempermasalahkan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar untuk penyediaan laptop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan pembelian laptop tidak bermasalah selama harga beli satuan tidak dinaikkan. "Mungkin supaya lebih rajin kerja," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 9 Oktober 2015.
Ahok berujar, pengadaan komputer memang sering dilakukan, tak hanya oleh anggota Dewan tapi juga lembaga eksekutif. "Eksekutif tiap tahun beli komputer puluhan, ratusan miliar dulu," ucapnya.
Namun Ahok mengatakan pengawasan tetap perlu. Bila tahun lalu sudah beli laptop, anggaran Rp 1,6 miliar tentu tidak perlu. "Jangan-jangan tiap tahun beli laptop, kan enggak lucu juga," ujarnya. Menurut dia, akan lebih baik memanfaatkan laptop yang sudah ada.
Adapun anggaran pengadaan laptop tersebut terdapat dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD 2016. Dana yang diajukan senilai Rp 1,6 miliar untuk membeli 101 unit laptop.
Sekretaris DPRD Muhammad Yuliadi mengatakan pembelian laptop sebanyak itu murni usul dari Dewan. Komputer sebanyak itu mengganti laptop pribadi yang dipakai anggota Dewan selama ini. "Ada keinginan dari mereka ketika kerja dilengkapi dengan laptop," tuturnya di Balai Kota, Kamis, 8 Oktober 2015.
Menurut Yuliadi, berdasarkan pengakuan Dewan, nantinya laptop-laptop ini akan digunakan untuk mendukung informasi setiap anggota Dewan ketika rapat di luar kompleks DPRD. Misalnya, memudahkan anggota mengakses pelbagai peraturan terkait dengan apa yang sedang dibahas. (Baca: Anggaran Fantastis DPRD DKI: Mau Beli 101 Unit Laptop)
