Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih menemukan dana kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang digelembungkan oleh satuan kerja perangkat daerah. Contohnya di Dinas Olahraga dan Dinas pendidikan.
Ahok mengatakan Dinas Pendidikan pernah mengatrol anggaran perbaikan sekolah. Sebelum sempat disetujui, kelakuan Dinas itu keburu ketahuan Ahok. "Kami potong," ucap Ahok di Balai Kota, Jumat, 9 Oktober 2015. Dinas Pemuda dan Olahraga juga melakukan modus yang serupa.
Meski masih ada markup, Ahok menganggap APBD 2015 lebih baik jika dibandingkan dengan APBD 2014. Soalnya, anggaran tahun ini sudah menggunakan e-budgeting--sebuah sistem di mana Ahok bisa mengunci kegiatan yang diduga bermasalah.
Ahok mengatakan sudah memperbaiki sistem penganggaran dalam APBD Perubahan. Begitu sudah diperbaiki, Kementerian Dalam Negeri malah tak kunjung mengevaluasinya. "Kami sudah lama kirim ke mereka," ucap Ahok.
Padahal ia telah mengikuti semua prosedur penyerahan APBD dengan landasan hukum peraturan gubernur seperti kemauan Kementerian. Bahkan ia mengaku memiliki catatan kronoligis mengurus pengesahan APBD 2015 ini. "Katanya mesti kirim ke sini dua minggu tungguin. Katanya pergub dan perda berbeda. Padahal APBD sama persis tak ada perbedaan."
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono menambahkan, RAPBD Perubahan 2015 sudah ia serahkan sejak Agustus lalu. Namun hingga kini kementerian belum meresponnya. "Mudah-mudahan bisa dievaluasi secepatnya."
Michael Rolandi, Wakil Kepala BPKAD melanjutkan, ada perubahan besaran anggaran dalam perubahan. Pemerintah menurunkan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun dari Rp 69,3 triliun dalam APBD 2015, menjadi Rp 65,8 triliun di perubahan. "Sektor pendapatan kami kurangi," ujarnya.
