PNS di Balai Kota bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama saat halal bihalal dengan pegawai negeri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak semua pejabat eselon II bernilai bagus setelah dievaluasi. "Beberapa pas-pasan," katanya di Balai Kota pada Senin, 26 Oktober 2015.
Meski begitu, Ahok—sapaan akrab Basuki—masih memberikan kesempatan bagi mereka hingga akhir tahun. Akan ada dua indikator keberhasilan, yaitu serapan anggaran dan lelang. Jika hingga akhir tahun serapan anggaran tidak tercapai, pejabat tersebut akan kehilangan posisinya. "Kalau kita potong sekarang, kan, enggak adil juga karena serapan anggaran belum sampai," ujarnya.
Ahok memerintahkan lelang harus sudah dimulai bulan depan hingga Desember 2015 untuk proyek tahun 2016. "Kalau dia enggak ngerti lelang, anak buahnya juga banyak yang enggak benar, ya, kita akan ganti," tuturnya.
Menurut Ahok, perombakan bisa saja dilakukan pada bulan November, Desember, atau Januari. Ia mengaku tidak takut kekurangan pejabat eselon II. "Kami ada banyak stok," ucapnya. Adapun lurah dan camat akan dievaluasi ulang pada November. "Karena lurah mau dipindahkan menjadi estate manager wilayah."
Ahok mengevaluasi pejabat DKI Jakarta setiap tiga bulan sekali. Tujuannya untuk menyaring pejabat yang kompeten. Dengan adanya evaluasi, pejabat yang tidak bekerja dengan baik dapat segera diganti oleh pejabat lain yang lebih baik.