Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok memastikan besaran upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta akan naik. Menurut Ahok, kenaikan upah tersebut akan direalisasikan mulai Januari 2016. "Pasti naik, pasti bisa jadi Rp 3,1 juta kalau saya lihat," katanya di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2015.
Menurut Ahok, perhitungan nilai upah tersebut didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dengan komponen nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Kami sudah sepakat dari tahun 2012 bahwa prinsip kami adalah survei KHL ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Mengenai Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, Ahok mengatakan aturan tersebut hanya sebuah petunjuk untuk pemerintah daerah. "Kami pasti ikut peraturan pemerintah, tapi kami rasa sistem di DKI lebih menguntungkan buruh," tuturnya. "Kalau bisa lebih baik dari peraturan pemerintah, bagus dong."
Sidang perdana pembahasan penetapan UMP dilaksanakan pada hari ini. Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yang terdiri atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta, asosiasi perusahaan, dan perwakilan buruh, sudah menetapkan nilai KHL 2016 sebesar Rp 2,98 juta.
Nilai KHL tersebut naik 14,2 persen dibandingkan tahun 2015, yakni sebesar Rp 2,7 juta. Kenaikan nilai tersebut disebabkan adanya item baru dalam penghitungan KHL.
