TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati mengatakan satuan kerja perangkat daerah harus berkomitmen meningkatkan penyerapan sebelum tahun anggaran berakhir Desember mendatang. Soalnya hingga kemarin, penyerapan anggaran baru 31,16 persen.

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sudah mengembalikan evaluasi anggaran perubahan yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI. Total anggaran perubahannya Rp 65,3 triliun, berkurang Rp 3,98 triliun dari APBD 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memprioritaskan pembelian lahan untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015. Opsi ini dipilih lantaran membutuhkan waktu yang lebih singkat ketimbang membangun infrastruktur. “Kalau mau lelang lagi, tak keburu,” kata Ahok di Balai Kota pada Rabu, 28 Oktober 2015.

Sekretaris Daerah Saefullah optimistis angka penyerapan bisa melebihi 60 persen hingga akhir tahun. Alasannya, pembayaran jasa kontraktor proyek-proyek infrastruktur dilakukan pada triwulan akhir. “Target kami minimal 62 persen,” kata dia.

Banyaknya sisa anggaran itu akibat konflik Ahok dengan DPRD di akhir tahun anggaran lalu. Akibatnya, pembahasan dan pengesahan APBD molor.

Selain pembayaran jasa, Saefullah mengatakan pembelian alat berat juga turut mendongkrak penyerapan anggaran. Penyusunan dokumen lelang sudah dilakukan satuan kerja terkait. Pembelian bisa terlaksana setelah revisi akhir anggaran selesai disusun pekan depan.

Tak hanya pendahuluan penyusunan dokumen lelang, Saefullah juga mendorong satuan kerja untuk mengutamakan pembelian lewat e-catalog untuk mempercepat prosesnya. Pembelian alat berat dilakukan oleh dinas teknis, seperti Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga untuk menerapkan sistem swakelola pemeliharaan infrastruktur jalan dan sungai. “Semua dinas harus siap dipacu,” ujar Saefullah.

LINDA HAIRANI

Baca juga:
Akan Dilaporkan ke KPK, Ahok Kasihani DPRD
Ahok Kepada Eggi Sudjana: Lu Kira Gampang Tangkap Saya?