TEMPO Interaktif, Jakarta:Meski keberadaannya sudah jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) No.6/1999 tentang tata ruang kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta mengaku tetap kesulitan merelokasi para penghuni bantaran kali di 13 sungai di Jakarta. “Kalau digusur begitu saja, nanti Pemerintah dicap tidak memprioritaskan rakyat miskin. Kalau dibiarkan, juga salah,” kata M. Yusuf Bachruddin, Kepala Sub Bidang Pemukiman Bapeda DKI Jakarta kepada Tempo News Room, Selasa (9/4) siang tadi. Yusuf, yang ditemui seusai diskusi bertemakan ‘Pemukiman di Bantaran Kali’ yang diadakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bekerjasama dengan Ford Foundation dan Departemen Pemukiman dan Pra Sarana Wilayah (Depkimpraswil) di kantor LP3ES, Jl. S. Parman, Jakarta Barat, juga menjelaskan bahwa Perda tentang tata ruang kota tersebut sebenarnya sudah menjelaskan secara rinci pembagian wilayah dan peruntukannya. Perda itu, kata Yusuf sudah disosialisasikan sejak lama. Sehingga aneh kalau ada masyarakat yang mengaku tidak tahu bahwa lahan yang ditempatinya sebenarnya daerah terlarang untuk pemukiman. Tentang relokasi penghuni bantaran kali, menurut Yusuf, Bapeda DKI sudah mempersiapkan metode penanganan yang mengedepankan tiga aspek yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. “Kami sangat menyadari bahwa mereka yang bermukim di bantaran kali memilih bertempat tinggal di sana, salah satunya karena kemudahan akses ekonomi,” ujarnya. Secara bertahap, Pemda DKI akan berupaya mencarikan lahan pengganti yang memiliki kemudahan yang sama dengan lahan yang ditinggalkan. “Masalahnya, lagi-lagi adalah dana,” jawab Yusuf pelan, ketika ditanya apa persoalan paling krusial yang menghambat pihaknya dalam melaksanakan program relokasi penghuni bantaran kali di Jakarta. Lahan pengganti yang memenuhi syarat, menurut Yusuf, umumnya ada di tengah kota sehingga harganya sangat mahal. Belum lagi, Pemda juga kesulitan mencarikan biaya ganti rugi untuk para penghuni bantaran kali, yang biasanya mematok harga sangat tinggi. “Mau tidak mau, kita carikan lahan pengganti di kawasan pinggir kota yang masih murah. Namun, akibatnya, banyak penghuni yang tidak mau menempati lahan itu. Padahal, rumah susunnya sudah dibangun,” kata Yusuf memberi contoh. Berbagai kesulitan itu, membuat berbagai program relokasi yang dilaksanakan Bapeda DKI belum berhasil mencapai sasaran. “Tapi, kita berupaya terus. Apalagi, ini masalah krusial bagi pencegahan masalah banjir di Jakarta,” ungkap Yusuf sembari berharap masyarakat mau bekerjasama dengan pemerintah dalam program ini. (Wahyu Dhyatmika)