Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh soal sampah antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD Bekasi masih berlanjut. Walaupun kini truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah boleh beroperasi, tapi tetap dibatasi jam, yakni pukul 21.00-05.00 saja.
“Kenapa bisa ada sekelompok orang membatasi, gitu, lho. Kalo begitu saya gubernur boleh membatasi juga dong? Kan saya lebih berhak,” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat ditemui di Balai Kota, Jumat, 6 November 2015.
Dengan nada berseloroh pria yang biasa disapa Ahok itu mengatakan, sebagai gubernur dirinya memiliki wewenang untuk membatasi kendaraan yang bisa masuk Ibu Kota. “Saya juga berhak, lho, membuat peraturan mobil Bekasi enggak boleh masuk Jakarta,” katanya.
Namun Ahok buru-buru meluruskan pernyataannya. “Sebenarnya bisa saja saya larang, tapi transportasi massal belum siap. Lagi pula kita semua kan hidup bareng-bareng,” katanya. Karena itu Ahok merasa geram dengan perilaku sejumlah masyarakat yang melarang truk sampah DKI melintas jalan menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang. Dia juga menilai, larangan itu justru melanggar konstitusi. “Ini kan jalan negara, harusnya bebas dilewati.”
Sebelumnya, truk-truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadang puluhan warga yang melintasi Cileungsi, jalan akses menuju ke TPST Bantargebang. Penghadangan tersebut diawali oleh terjadinya kisruh dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Menurut Ahok, PT Godang Tua Jaya telah melakukan wanprestasi karena belum membangun sarana dan prasarana baru seperti pembangunan gasifikasi.
