TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima penghargaan National Procurement Award 2015 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa, 10 November 2015, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Selain DKI Jakarta, provinsi lain yang menerima penghargaan ini adalah Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Tenggara.

Setelah menerima penghargaan, Basuki mengatakan sistem pengadaan barang di pemerintah sama dengan sistem pengadaan barang di perusahaan swasta. "Masak pemerintah enggak bisa beli barang kayak swasta?" kata pria yang kerap disampa Ahok itu.

Menurut Ahok, kunci sistem pengadaan barang di pemerintah adalah manusianya. "Dari 72 ribu pegawai negeri yang kami gaji, banyak yang kurang produktif," katanya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 18 triliun untuk membayar gaji pegawai. Ahok berencana mengurangi jumlah pegawai sebanyak 40 persen. "Supaya hemat, berhentikan aja orang yang malas."

Ahok mengatakan manajemen yang ia terapkan saat ini adalah hasil belajar dari Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Terutama untuk mengatasi permainan dalam sistem pengadaan barang. "Saya sudah minta beliau kirim programmer dan pasang program di DKI supaya bisa kelihatan," katanya.

Sulawesi Tenggara, kata Ahok, sudah memiliki suatu program komputer yang bisa memantau kinerja pegawai. Dengan program ini, Gubernur Nur Alam tinggal membuka komputer, kemudian mengecek pekerjaan anak buahnya. "Jadi, anak buah enggak bisa ngadalin. Kalau saya, masih bisa dikadalin," ujarnya, yang disambut tawa Gubernur Nur Alam dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI